Publik Menanti Janji Integrasi

Harapan kini tertuju pada rencana penggabungan sejumlah operator angkutan umum ke dalam pengelolaan PT Transportasi Jakarta.

Pada 27 Oktober 2015, PT Transportasi Jakarta bersama Dinas Perhubungan dan Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) DKI Jakarta, menandatangani nota kesepakatan integrasi angkutan umum.

Ketiganya berkomitmen mengintegrasikan angkutan umum nontransjakarta setidaknya pada akhir tahun ini.

Sembilan bulan sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta ketika itu, Benyamin Bukit, menjanjikan hal yang sama.

Integrasi akan ditempuh dengan uji coba penggabungan Kopaja S66 (rute Blok M-Manggarai) dengan transjakarta setidaknya pada akhir Maret 2015.

Namun, uji coba gagal. Integrasi yang dijanjikan pun belum terwujud.

Koordinator Suara Transjakarta, David Tjahjana, saat berdiskusi tentang transportasi di Institut Studi Transportasi (Instran), Selasa (10/11), menyatakan, warga sekaligus pengguna angkutan umum di Jakarta menunggu janji-janji integrasi.

Selain menggabungkan pengelolaan angkutan pengumpan dari kantong-kantong penumpang, pengguna berharap perbaikan layanan transjakarta yang dinilai masih kurang.

"Angkutan massal berbasis bus ini sudah tersedia, ada di depan mata, dan beda dengan MRT (angkutan massal cepat) atau LRT (kereta ringan) yang masih menunggu setidaknya tiga tahun. Namun, butuh usaha lebih dari pemerintah dan operator untuk meningkatkan cakupan dan layanannya," kata David.

Direktur Instran Darmaningtyas menambahkan, sejumlah pengguna masih mengeluhkan jarak kedatangan antarbus transjakarta, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore.

Jalur-jalur yang tetap tidak steril membuat waktu tunggu dan waktu tempuh dengan transjakarta jadi serba tak pasti. Mayoritas armada juga dinilai tidak layak dan butuh peremajaan.

Beberapa terobosan yang coba dilakukan, antara lain meninggikan separator dan penggunaan palang otomatis untuk menghalau penerobos jalur khusus bus transjakarta, terbukti hingga kini tak berhasil. Sementara upaya peremajaan secara total tak juga terealisasi.

Banyak cara

Direktur Institute Transportation for Development Policy (ITDP) Yoga Adiwinarto menambahkan, selain memudahkan pengguna, integrasi angkutan nontransjakarta juga akan memperkuat transjakarta.

Daya angkut transjakarta dipastikan melonjak karena akses dari dan ke permukiman dan kantong-kantong penumpang lebih mudah. Operasi angkutan di jalan pun lebih efektif sehingga berpotensi mengurangi kemacetan.

Pola tersebut, kata Yoga, terbukti di Guangzhou, Tiongkok. Meski hanya memiliki satu koridor sepanjang 32 kilometer, BRT (bus rapid transit) di Guangzhou dapat mengangkut 1 juta penumpang per hari.

Bandingkan dengan transjakarta, 12 koridor dengan total panjang jalur 210 kilometer, hanya mengangkut sekitar 350.000 penumpang per hari.

Padahal, sejumlah koridor transjakarta memiliki potensi penambahan jumlah penumpang yang signifikan, seperti Koridor I, VI, dan IX.

Intensitas bus bisa dipacu dari rata-rata 40 bus per jam per arah menjadi 150 bus per jam per arah sehingga daya angkutnya bisa meningkat tiga kali lipat.

Menurut Yoga, PT Transjakarta pun bisa melipatgandakan daya angkutnya hingga 1 juta orang per hari.

Target itu bisa diraih dengan sejumlah cara, seperti dengan menambah armada, mengintegrasikannya dengan bus kota lain sebagai pengumpan serta moda angkutan massal lain, memperpanjang dan memperlebar halte, membangun jalur untuk mendahului, serta menegakkan aturan hukum.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Transjakarta ANS Kosasih menyatakan, pihaknya bersiap mengelola operator-operator angkutan di bawah pengelolaannya.

PT Transportasi Jakarta juga mengajukan usulan anggaran Rp 1,8 triliun dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2016, dua kali lipat dibandingkan tahun ini, untuk mengantisipasi penambahan subsidi pemerintah kepada pengguna angkutan umum.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andi Yansyah menargetkan integrasi di beberapa lokasi akhir tahun ini.

Angkutan kota di jalur-jalur transjakarta akan dikonversi menjadi bus sedang, berperan sebagai pengumpan, serta beroperasi dengan model bisnis rupiah per kilometer.

Tim gabungan bersama konsultan akan mengevaluasi untuk memetakan kebutuhan pengguna serta mengatur trayek untuk memilah berdasarkan angkutan utama, pengumpan, dan angkutan lingkungan. (MKN)

------------

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas edisi Rabu, 11 November 2015, dengan judul "Publik Menanti Janji Integrasi".