Kadis Pendidikan DKI Akui Ada Kesalahan dalam Anggaran Honor "Programmer"

Kompas.com - 20/11/2015, 15:24 WIB
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Arie Budiman. Kompas.com/Nadia ZahraKepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Arie Budiman.
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budiman mengaku, ada kesalahan dalam anggaran honor tenaga ahli programmer yang disusun dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Dia mengaku bahwa seharusnya honor programmer bisa dihitung dengan lebih efisien.

"Itu kan kesalahan dalam penghitungan jadi terlihatnya enggak efisien. Harusnya enggak dikali seperti itu. Enggak ada motif kami mau nyolong-nyolong. Sekarang kan sudah lebih transparan," ujar Arie di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (20/11/2015).

Arie mengatakan, honor programmer bukan dikali dengan jumlah hari dan lokasi, melainkan dikali jumlah jam dan hari.

Selain itu, kesalahan lain yang juga dibuat Dinas Pendidikan DKI adalah soal penulisan nomenklatur. Misalnya, seharusnya nama kegiatan tersebut adalah "tenaga teknis", tetapi PNS di Dinas Pendidikan DKI malah copy paste dan menggunakan nama "tenaga ahli programmer" di beberapa kegiatan.

Oleh karena itu, Ari mengatakan bahwa anggaran menjadi tidak pas. Dia mengaku tidak menjelaskan hal itu kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Kamis malam tadi.

"Semalam itu mungkin saya grogi jadi enggak bisa jawab," ujar dia. (Baca: Ahok: Gila, Ada Anggaran Honor "Programmer" Rp 57 Juta untuk Enam Hari)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku terkejut dengan adanya rancangan anggaran "tenaga ahli programmer" di dalam KUA-PPAS 2016.

Anggaran itu, kata dia, tercantum dalam anggaran dinas dan suku dinas pendidikan. Menurut Basuki, rancangan program itu merupakan modus satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mendapat honor.

"Pakai nama apa tahu, enggak? Tenaga ahli programmer. Saya tanya itu buat apa. Itu buat scanner katanya. Anak saya 9 tahun bisa lakukan itu," kata Basuki di Balai Kota, Jumat.

Basuki lebih terkejut ketika melihat rancangan anggarannya. Satu harinya, tenaga ahli tersebut diberi honor Rp 400.000, kemudian dikali sesuai dengan jumlah hari dan lokasi. Satu orangnya, kata dia, bisa dibayar hingga Rp 12 juta untuk bekerja selama 4 hari.

"Saya bilang, ini gila aja. Seolah-olah orang-orang ini ada di semua lokasi. Ada juga yang kerja 6 hari dibayar Rp 57 juta," kata Basuki.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Pemkot Tangerang Kembali Salurkan Bansos Covid-19, Kali Ini di Kecamatan Pinang dan Larangan

Megapolitan
Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Angka Kepatuhan Masyarakat Tangsel Terhadap Protokol Kesehatan Baru 81,4 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Pemprov DKI Diingatkan Tidak Buka Dulu Tempat Hiburan Malam Saat PSBB Transisi Selesai

Megapolitan
Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Diduga Tenggelam, Dua Anak Laki-laki Ditemukan Tewas di Kali Minangkabau Setiabudi

Megapolitan
UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

UPDATE 14 Juli: Pasien Sembuh Covid-19 di Tangsel Tambah 10 Orang, Totalnya Kini 325

Megapolitan
Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Kreo Selatan Jadi Kelurahan dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi di Kota Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Wali Kota Ungkap Lima PNS di Bekasi Terpapar Covid-19

Megapolitan
Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Pegawai Disdik DKI Diimbau Tak Terlibat Jual Beli Kursi Kosong Sekolah Negeri

Megapolitan
FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

FSGI Minta Kemendikbud Tegur Pemkot Bekasi karena Izinkan Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Politisi Gerindra Sarankan Pegawai Transjakarta Layangkan Somasi karena Upah Lembur Belum Dibayar

Megapolitan
Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Megapolitan
Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Polisi Telusuri Sebuah Warung yang Kerap Didatangi Editor Metro TV sebelum Tewas

Megapolitan
Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Upah Lembur Tak Dibayar, Sejumlah Pegawai Transjakarta Mengadu ke DPRD DKI

Megapolitan
Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Ajak Warga Pulihkan Ekonomi, Wali Kota Tangerang: Utamakan Belanja di Toko Dekat Rumah

Megapolitan
350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

350 Karyawan AirNav Dites Urine untuk Memastikan Bebas Narkoba

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X