Kompas.com - 18/12/2015, 06:25 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

"Kami pernah mencoba ke Bank DKI waktu direksi lama, tetapi tidak bisa dapat financing karena tidak ada kejelasan aset dan dana tidak bisa di-lock. Plus waktu itu Bank DKI agak enggan membiayai proyek busway karena ada kredit proyek busway yang macet," ujar Kosasih.

Pemberian PSO dan PMP untuk PT Transjakarta diketahui menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Perhubungan dan Transportasi.

Kosasih mengatakan, sejak APBD 2015 disahkan pada Mei hingga pertengahan tahun, tidak ada tanda-tanda dari pejabat berwenang dari kedua instansi tersebut untuk mempercepat proses pencairan dana PMP.

Menurut dia, keadaan mulai membaik saat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama melakukan perombakan pejabat di semua instansi pada sekitar Juli 2015, tak terkecuali di Dishubtrans dan BPKAD.

"Dana yang sudah di-ACC Pak Gubernur besar, tapi tidak cair-cair karena berbagai proses. Kontrak PSO dengan Dishub baru kejadian setelah dua kali ganti Kadishub. Yang tanda tangan baru Pak Andri (Kadishubtrans Andri Yansyah) nih. Relatif cepat meskipun beliau harus pelajari dulu," ucap Kosasih.

"BPKAD juga setelah Ibu Lusiana dan Pak Michael masuk (wakil Kepala BPKAD), lebih cepat," ujar dia.

Kosasih mengaku selama ini mencoba menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi seputar belum cairnya dana PMP dan PSO.

Sebab, ia masih percaya aparat yang berwenang di kedua instansi tersebut telah mengusahakan proses pencairan.

"Tapi ternyata prosesnya mundur semua. Saya cuma membuka kenyataan saja. Saya berani dikonfrontir," ujar dia.

Seperti diberitakan, beberapa hari ini Ahok melontarkan kekesalannya pada PT Transjakarta yang dinilainya gagal dalam pengadaan bus.

Menurut Kosasih, pencairan PMP dan PSO untuk PT Transjakarta dijanjikan cair akhir bulan ini. Bila terwujud, ia merencanakan akan menggunakannya untuk pengadaan bus di awal 2016.

"Akhir tahun ini jika kami benar-benar memperoleh pencairan dana PMP 2015 dan PSO 2015, kami bisa langsung melakukan financing untuk pembelian bus dalam jumlah besar, di luar pengadaan kontrak berbasis Rp per km dengan operator," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Pejuang Kemerdekaan di Garis Belakang, Terpaksa Curi Buah untuk Perbekalan Tentara hingga Tukar Beras dengan Senjata Jepang

Cerita Pejuang Kemerdekaan di Garis Belakang, Terpaksa Curi Buah untuk Perbekalan Tentara hingga Tukar Beras dengan Senjata Jepang

Megapolitan
Berlakukan Pergub 23 Tahun 2022, Anies: Untuk Hindari 'Pengusiran Secara Sopan' Karena Pajak

Berlakukan Pergub 23 Tahun 2022, Anies: Untuk Hindari "Pengusiran Secara Sopan" Karena Pajak

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
7 Tahun Silam, Warga Kampung Pulo Digusur Paksa, Picu Bentrokan Besar

7 Tahun Silam, Warga Kampung Pulo Digusur Paksa, Picu Bentrokan Besar

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mengenag Kong Usman yang Sudah Berusia Seabad | Gubernur DKI Selalu Ada | Pemilik Rumah Djiauw Kie Siong di Rengasdengklok

[POPULER JABODETABEK] Mengenag Kong Usman yang Sudah Berusia Seabad | Gubernur DKI Selalu Ada | Pemilik Rumah Djiauw Kie Siong di Rengasdengklok

Megapolitan
20 Warga Rawajati Mengaku Belum Terima Kompensasi dari Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Kali Ciliwung

20 Warga Rawajati Mengaku Belum Terima Kompensasi dari Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Kali Ciliwung

Megapolitan
Pidato Kebangsaan Anies: 85 Persen Rumah di Jakarta Tak Perlu Bayar PBB

Pidato Kebangsaan Anies: 85 Persen Rumah di Jakarta Tak Perlu Bayar PBB

Megapolitan
Anies: 85 Persen Warga dan Bangunan di Jakarta Tidak Dikenakan Pajak

Anies: 85 Persen Warga dan Bangunan di Jakarta Tidak Dikenakan Pajak

Megapolitan
Mengenal Museum Kebangkitan Nasional, Saksi Mata Berdirinya Sekolah Kedokteran dan Organisasi Budi Utomo

Mengenal Museum Kebangkitan Nasional, Saksi Mata Berdirinya Sekolah Kedokteran dan Organisasi Budi Utomo

Megapolitan
Kios Bensin Eceran Terbakar di Cibitung Bekasi, Dua Orang Tewas

Kios Bensin Eceran Terbakar di Cibitung Bekasi, Dua Orang Tewas

Megapolitan
Mengenal Kong Usman, Pejuang Kemerdekaan Asal Bekasi yang Kini Berusia Lebih dari Seabad

Mengenal Kong Usman, Pejuang Kemerdekaan Asal Bekasi yang Kini Berusia Lebih dari Seabad

Megapolitan
Menengok Taman Proklamasi yang Miliki 3 Monumen Bersejarah Terkait Kemerdekaan Indonesia...

Menengok Taman Proklamasi yang Miliki 3 Monumen Bersejarah Terkait Kemerdekaan Indonesia...

Megapolitan
Warga Hujani Anies dengan Teriakan Calon Presiden Saat Bagikan SPPT PBB-P2 di Mangga Besar

Warga Hujani Anies dengan Teriakan Calon Presiden Saat Bagikan SPPT PBB-P2 di Mangga Besar

Megapolitan
Lenggak-lenggok ala Citayam Fashion Week Warga Persada Raya di Bekasi

Lenggak-lenggok ala Citayam Fashion Week Warga Persada Raya di Bekasi

Megapolitan
Keseruan Perayaan HUT ke-77 RI di Aliran Kali Baru Pangeran Jayakarta Bekasi, Ada Lomba Gebuk Bantal hingga Panjat Pinang

Keseruan Perayaan HUT ke-77 RI di Aliran Kali Baru Pangeran Jayakarta Bekasi, Ada Lomba Gebuk Bantal hingga Panjat Pinang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.