Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi Bahas RAPBD DKI 2016, "E-budgeting" Malah Terkunci

Kompas.com - 22/12/2015, 14:32 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat rapat kerja antara Komisi A DRPD DKI dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bidang pemerintahan guna membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) di Gedung DPRD DKI, Selasa (22/12/2015), e-budgeting terkunci.

Terkuncinya e-budgeting ini membuat DPRD gagal mengajukan penambahan anggaran untuk kegiatan BeritaJakarta tahun depan.

Kejadian bermula saat Sekretaris Komisi A Syarif mengusulkan penambahan anggaran Berita Jakarta dari Rp 2,2 miliar menjadi Rp 5,6 miliar. Usulan ini mendapat dukungan dari Kepala Dinas Kominfomas I'i Karunia.

BeritaJakarta merupakan media kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di bawah wewenang Dinas Kominfomas.

Namun, saat Syarif memerintahkan agar dilakukan penambahan anggaran, kata kunci untuk membuka e-budgeting tidak dapat terbuka. Alhasil, usulan penambahan anggaran pun batal.

Usai rapat, Syarif mengatakan, tujuannnya mengajukan penambahan anggaran untuk BeritaJakarta adalah agar tidak ada pemangkasan karyawan di media tersebut.

Menurut dia, anggaran Rp 5,6 miliar untuk Berita Jakarta pada tahun depan sudah ideal.

"Saya kalau pengadaan barang dan jasa dipangkas enggak masalah, asal jangan honor orang, penghasilan orang," ujar dia.

Menurut Syarif, pada awalnya anggaran untuk BeritaJakarta adalah Rp 5,6 miliar. Namun, saat pembahasan di tingkat Badan Anggaran, salah satu anggota Banggar, Bestari Barus mengajukan pemotongan anggaran BeritaJakarta hingga hanya tersisa Rp 400 juta.

"Gila tuh Bestari, Rp 400 juta buat apaan? Gue sempat marahin dia, le keterlauan le," ujar Syarif.

Setelah itu, anggaran BeritaJakarta kembali dinaikkan. Tetapi besarannya tidak sama seperti saat di awal, melainkan hanya Rp 2,2 miliar.

"Kalau mau mangkas pembelian barang dan jasa, silakan deh. Asal jangan honor orang," kata dia.

Rapat kerja antara Komisi A DRPD DKI Jakarta dan SKPD bidang pemerintahan merupakan tahap akhir dalam penyusunan RAPBD 2016.

Selain Komisi A, komisi-komisi lainnya yang ada di DPRD juga melakukan kegiatan serupa.

Setelah selesai dibahas di tingkat komisi, RAPBD akan disahkan menjadi APBD dalam sebuah sidang paripurna, untuk kemudian dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Syarif mengaku tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk menambah anggaran untuk BeritaJakarta.

Sebab, sidang paripurna pengesahan RAPBD menjadi APBD kemungkinan besar akan dilakukan pada Rabu besok. "Paripurna kayaknya besok," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muncul Poster Budisatrio-Kaesang untuk Pilkada Jakarta, Pengamat: Itu Kode Serius

Muncul Poster Budisatrio-Kaesang untuk Pilkada Jakarta, Pengamat: Itu Kode Serius

Megapolitan
Pekerja di Jakarta: Kalau Sudah Punya Rumah, Tapera untuk Apa?

Pekerja di Jakarta: Kalau Sudah Punya Rumah, Tapera untuk Apa?

Megapolitan
Soal Kabar Kaesang Duet dengan Keponakan Prabowo di Pilkada 2024, DPW PSI: Belum Terima Informasi Pusat

Soal Kabar Kaesang Duet dengan Keponakan Prabowo di Pilkada 2024, DPW PSI: Belum Terima Informasi Pusat

Megapolitan
Pedagang Kopi Keliling di Tanah Abang Terjaring Razia Jukir

Pedagang Kopi Keliling di Tanah Abang Terjaring Razia Jukir

Megapolitan
Muncul Foto Budisatrio Djiwandono dan Kaesang for Jakarta, Gerindra : Itu Aspirasi Masyarakat

Muncul Foto Budisatrio Djiwandono dan Kaesang for Jakarta, Gerindra : Itu Aspirasi Masyarakat

Megapolitan
Endah Kaget Motornya Diangkut Dishub di Depan Mata, padahal Dijamin Aman oleh Jukir

Endah Kaget Motornya Diangkut Dishub di Depan Mata, padahal Dijamin Aman oleh Jukir

Megapolitan
Tukang Bubur: Saya Lebih Percaya Tapera Dikelola Swasta Dibandingkan Pemerintah

Tukang Bubur: Saya Lebih Percaya Tapera Dikelola Swasta Dibandingkan Pemerintah

Megapolitan
Pengamat Sebut Anies Akan Berhadapan dengan Sejumlah Nama di Pilgub DKI

Pengamat Sebut Anies Akan Berhadapan dengan Sejumlah Nama di Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Setuju Upah Dipotong Tapera, Pekerja di Jakarta: Gaji Sudah Pas-pasan

Tak Setuju Upah Dipotong Tapera, Pekerja di Jakarta: Gaji Sudah Pas-pasan

Megapolitan
Pekerja Ini Lebih Setuju Program DP 0 Persen Dikaji Ulang daripada Gaji Dipotong Tapera

Pekerja Ini Lebih Setuju Program DP 0 Persen Dikaji Ulang daripada Gaji Dipotong Tapera

Megapolitan
Pj Wali Kota Bogor Imbau Orangtua Tidak Mudah Percaya Calo Saat Pendaftaran PPDB 2024

Pj Wali Kota Bogor Imbau Orangtua Tidak Mudah Percaya Calo Saat Pendaftaran PPDB 2024

Megapolitan
KASN Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Supian Suri

KASN Terima Dua Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh Supian Suri

Megapolitan
Soal Tapera, Karyawan Swasta: Mending Pemerintah Perbaiki Administrasi Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Dulu

Soal Tapera, Karyawan Swasta: Mending Pemerintah Perbaiki Administrasi Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Dulu

Megapolitan
Penjual Konten Video Pornografi Anak di Telegram Patok Tarif Rp 200.000

Penjual Konten Video Pornografi Anak di Telegram Patok Tarif Rp 200.000

Megapolitan
Jual Video Porno Anak via Telegram, Pria Asal Sumenep Ditangkap Polisi

Jual Video Porno Anak via Telegram, Pria Asal Sumenep Ditangkap Polisi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com