Bus Jemputan PNS DKI Direncanakan Dialihkan Jadi Angkutan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Bus jemputan bagi pegawai negeri sipil (PNS) DKI direncanakan akan dialihkan menjadi angkutan umum.

Hal itu tercantum dalam poin surat edaran tentang penghentian bus jemputan bagi PNS DKI Jakarta. 

"Bus-bus jemputan bagi pegawai tidak ada lagi di Balai Kota maupun Kantor Wali Kota. Busnya diberikan kepada Transjakarta dengan jurusan tetap namun beralih fungsi menjadi angkutan umum," tulis surat edaran tersebut yang diterima wartawan, Kamis (21/1/2016). 

Bus-bus berwarna oranye bertuliskan "Enjoy Jakarta" itu tidak akan menunggu di Balai Kota. Namun akan terus berputar hingga pukul 22.00.

Jika dialihkan menjadi angkutan umum, maka tak hanya PNS yang dapat menggunakan bus jemputan ini, melainkan juga warga secara umum.

Dalam surat edaran itu juga disebutkan pegawai harus mengurus kepindahan ke kelurahan maupun pelayanan terpadu satu pintu (TPST) terdekat jika ingin pulang tepat waktu.

"Bagi PNS yang malas diberikan gaji pokok saja tanpa diberikan TKD (tunjangan kinerja daerah)," tulis surat edaran itu lagi. 

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono menyebut pengelolaan bus jemputan di bawah kendali Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI.

"(Tarifnya) gratis," kata Heru. (Baca: Mulai 25 Januari, Ahok Hapus Operasional Bus Jemputan Bagi PNS DKI )

Rencananya, kebijakan ini akan dimulai pada 25 Januari 2016 mendatang. Kemudian Pemprov DKI Jakarta akan menyosialisasikan kebijakan ini hingga benar-benar terlaksana pada 1 Februari 2016.

Ada sebanyak 18 unit bus jemputan yang beroperasional untuk PNS DKI yang bekerja di lingkungan Balai Kota. Di tiap wilayah kota, disediakan 2-3 unit bus jemputan. Rute-rutenya mencapai Bekasi Barat, Depok, Bogor, dan Tangerang. (Baca: Ahok Hapus Operasional Bus Jemputan PNS DKI karena Banyak yang Protes)