Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Buruh Di-"PHK" Massal, Pemprov DKI Justru Buka Ribuan Lowongan PPSU

Lihat Foto

Ilustrasi(www.shutterstock.com)

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki tahun 2016, dua perusahaan besar elektronik, yaitu Panasonic dan Toshiba di Indonesia, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Ratusan bahkan ribuan buruh pun terancam tak memiliki pekerjaan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sendiri meyakini bahwa hal tersebut, tidak akan terjadi di Kota Jakarta.

Namun, pihaknya, siap menyediakan lapangan pekerjaan jika memang terjadi PHK besar-besaran tersebut. Yaitu dengan memberdayakannya menjadi pekerja kontrak.

Seperti yang dikatakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Bahwa pihaknya bisa melakukan perekrutan tenaga kontrak, untuk membantu masalah perkotaan, seperti banjir, sampah dan kebersihan lingkungan.

"Memang, PHK yang dilakukan perusahaan tidak bisa dihindari. Tapi sebelum itu terjadi, kami telah membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga Jakarta yang membutuhkan pekerjaan," kata Djarot, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2016).

Pekerja kontrak itu, nantinya menurut Djarot bisa direkrut untuk berbagai kebutuhan.

Seperti untuk pekerja harian lepas (PHL), petugas Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

"Dengan perekrutan tersebut, bisa memberdayakan masyarakat yang memang membutuhkan pekerjaan. Salah satunya PPSU, itu salah satu program padat karya yang sangat mendidik," katanya.

Namun, dengan terjadinya PHK besar-besaran yang dilakukan Panasonic dan Toshiba di kawasan Cikarang, hal tersebut, bisa menjadikan pembelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta.

Apalagi, saat ini, sedang terjadinya perlambatan ekonomi dunia serta naik turunnya harga minyak dunia.

"Para pekerja atau buruh harus berani meningkatkan kinerjanya. Tapi aksi buruh yang terus-terusan ini menjadi salah satu dampaknya. Dengan ini, kami bersama pemerintah pusat untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah juga harus menjamin investasi di Indonesia masih sangat prospektif," katanya.

Kelalaian pemerintah

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan, bahwa dua tutupnya dua perusahaan tersebut, harus menjadu sesuatu yang perlu di waspadai.

Ia pun menganggapnya telah terjadi kelalaian pada Pemerintah.

"Di sini ada kelalaian pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja yang lemah dalam pengawasan. Karena mungkin jika ada komunikasi dan pendekatan akan apa kesulitan yang dihadapi dan pemerintah bisa membantu kemungkinan tidak sampai tutup," kata Sarman.

Namun, ia tidak pungkiri bahwa daya beli global akibat anjloknya harga minyak dunia yang semakin rendah berdampak.

Yaitu, pada banyaknya industri yang harus melakukan rasionalisasi seperti industri otomotif dan turunannya, industri elektronik, padat karya, dan lainnya.

"Pemerintah harus pro aktif melakukan pemantauan dan pengawasan supaya jangan sampai terjadi PHK. Mungkin dengan alternatif lain seperti pengurangan jam kerja atau sistem shift atau dirumahkan untuk sementara waktu sampai ekonomi normal kembali tanpa melakukan PHK," katanya.

Dalam hal ini, lanjut Sarman, sangat diperlukan mediasi dari pemerintah dan pengertian yang mendalam dari pekerja untuk kelangsungan usaha dan jaminan kerja bersama.

Hal ini sangat mendesak dilakukan pemerintah untuk menghindari terjadinya PHK massal yang nantinya akan menambah pengangguran dan dampak sosial.

"Adanya rencana Pemprov DKI untuk membuka lapangan kerja PHL, PPSU, dan PKWT, sangat kita sambut baik dan ini solusi untuk meredam terjadinya tingkat pengangguran produktif di DKI Jakarta," katanya.

Program tersebut, tambah Sarman, sangat bagus dan perlu dukungan semua pihak. Sehingga para tenaga kerja yang terkena PHK dapat segera mendapat lapangan kerja baru untuk menghidupi keluarga dan masa depannya.

"Kita juga berharap paket kebijakan ekonomi jilid X yang akan segera diumumkan pemerintah, harus yang mampu menjawab kegelisahan dunia usaha dan mencegah terjadinya PHK," katanya.

Dalam situasi seperti ini, menurut Sarman, harus mampu menciptakan iklim usaha, bisnis, dan invetasi yang kondusif.

Hal tersebut, merupakan tugas bersama termasuk kaum buruh agar jangan melakukan demo yang bisa menurunkan tingkat produktivitas dan kepercayaan investor asing kepada Indonesia.

Jumlah PPSU dan PHL sebanyak 34.126 orang.

Rincian:

#PHL dari Dinas :

1. Kebersihan 13.058 orang

2. Taman 5.352 orang

3. Bina marga 520 orang

4. Tata Air 980 orang

5. Kelautan 987 orang

6. Perhubungan 194 orang

Total PHL 21.091 orang.

#PPSU dari Kota :

1. Jakarta Pusat sebanyak 1.761 orang

2. Jakarta Utara sebanyak 2.101 orang

3. Jakarta Barat sebanyak 2.202 orang

4. Jakarta Selatan sebanyak 3.603 orang

5. Jakarta Timur sebanyak 3.123 ‎orang

6. Kepulauanseribu sebanyak 245 orang

Total PPSU : 13.035 orang

*Syarat usia 18 sampai 58 tahun

*Minimal Pendidikan SD dan ber-KTP DKI

*Gaji sesuai UMP yaitu Rp 3,1 juta

#PKWT Berjumlah 1.400, sebanyak 943 telah direkrut. (Mohamad Yusuf)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.