Daeng Azis, "Penyelamat" Kalijodo dari Berbagai Rencana Penertiban

Bukan karena tersohor lantaran memiliki perusahaan besar atau memiliki ribuan hektar tanah, Azis dihormati lantaran sikapnya yang tegas dan selalu membela teman.

J (41), salah seorang warga Kalijodo yang enggan diungkap identitasnya, mengungkap sekilas sosok pria yang dikenal sebagai Kepala Keamanan Lokalisasi Kalijodo itu saat puluhan warga mendatangi kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (15/2/2016) siang.

Walau berada jauh di belakang lapisan pengawal, tokoh masyarakat maupun Azis yang melakukan pertemuan dengan Komisioner Komnas HAM, J mengaku sedikit khawatir saat berbincang dan bercerita tentang Bang Daeng.

Sembari menyeruput kopi panas dalam gelas plastik, J mulai bercerita tentang awal mula kedatangan Azis lewat versinya.

Azis diketahui datang ke kawasan Kalijodo sekitar tahun 1970. Kala itu, dia tidak serta-merta terkenal dan dihormati seperti saat ini.

Azis, katanya, harus bekerja sebagai kaki tangan seorang jagoan yang menguasai lapak lokasi prostitusi kala itu.

Lantaran hidup di dunia hitam yang sarat persaingan dan risiko, Azis muda kerap kali terlibat dalam perkelahian, baik satu lawan satu maupun lebih.

Namun, lanjutnya, bukan Azis kalau mudah ditaklukkan. Semua lawan, katanya, segera tertunduk dan justru menjadi teman.

"Daeng itu sebenarnya bukan namanya, tapi itu panggilan buat saudara laki-laki dari bahasa Makassar, panggilan setara 'abang' buat orang Betawi atau kalau orang Batak itu kayak 'uda'."

"Abang Daeng (Azis) itu orangnya baik, kelihatannya aja seram, tapi sebenarnya enggak, makanya banyak temannya sampai sekarang," ujarnya.

Berbicara tentang Azis, tambahnya, tidak terlepas dengan sejarah Kalijodo sejak lama.

Rencana penggusuran yang terjadi hampir dilakukan setiap gubernur DKI Jakarta, sejak zaman Ali Sadikin hingga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, kata dia, rencana itu tidak pernah terealisasi lantaran Azis selalu pasang badan.

Bukan hanya sekadar lokasi prostitusi pinggir kota, kata dia, Kalijodo sudah menjadi tumpuan warganya untuk mencari penghidupan.

"Enggak pernah bisa dibongkarnya Kalijodo ya karena semuanya kebagian, perempuannya dapat duit, yang punya kontrakan juga bisa usaha jual minuman (keras)."

"Belum lagi pejabatnya, polisi sama orang pemda, jangan bilang enggak kebagian, karena ada Kalijodo karena mereka (oknum) juga," ujarnya.

Saat di kantor Komnas HAM, sosok Azis tampak tidak berbeda dengan pria berusia mapan kebanyakan. Memiliki postur badan tinggi sekitar 170 cm, berkulit sawo matang, dan berjalan tegap.

Sosok Azis tidak seseram yang orang bayangkan. Dia justru terlihat modis dibandingkan dengan sejumlah warga dan tokoh masyarakat Kalijodo yang berjalan berdampingan dengannya.

Padanan batik berwarna merah hati, celana bahan, serta sepatu pantofel dan gelang model rantai emas berukuran besar terlihat terlilit di pergelangan tangan kanannya.

Bukan hanya penampilan semata, Azis pun terlihat bergaya dengan mengendarai mobil mewah, Mercedes-Benz bernomor polisi B 471 SSH, miliknya.

Dia juga terlihat tenang dan kerap kali melempar senyuman walaupun didera belasan pertanyaan dan disorot kamera para wartawan yang telah menantinya.

Kalimat yang disampaikannya pun tertata. Dalam satu kesempatan seusai menemui komisioner Komnas HAM, dia meminta keadilan dari Pemprov DKI Jakarta terkait rencana penggusuran yang hendak dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Saya datang ke sini untuk mengadukan nasib kami, sebagai warga DKI dan warga negara. Di mana keadilan bagi kami, di mana tanggung jawab negara membela rakyatnya?"

"Kami bukan penjahat, kenapa bawa senjata laras panjang, seharusnya rencana relokasi harus disosialisasikan dengan baik kepada warga Kalijodo, bukan lewat tekanan," ucapnya.

Terkait rencana penggusuran tersebut, Azis yang datang bersama puluhan warga Kalijodo mengaku siap memasang badan apabila penertiban resmi dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Seusai berdiskusi dengan komisioner Komnas HAM, warga Kalijodo pun menuju kantor DPRD DKI Jakarta untuk kembali meminta bantuan. (dwi)