Sekretariat Teman Ahok Berdiri di Atas Lahan Milik Pemprov DKI, Bolehkah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok relawan Teman Ahok kembali menghadapi masalah terkait kegiatannya dalam mengumpulkan formulir KTP. Kini, masalah muncul dari lahan yang dijadikan markas atau kantor sekretariat tempat semua formulir KTP dukungan dihimpun.

Hal ini terjadi lantaran kantor sekretariat mereka berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bukan hanya kantor sekretariat Teman Ahok, kantor lembaga survei Cyrus Network juga berada di atas lahan yang sama.

Kantor keduanya berada di dalam Kompleks Graha Pejaten, Jakarta Selatan. Adapun Teman Ahok merupakan komunitas pendukung Basuki untuk maju melalui jalur independen pada Pilkada DKI 2017. Sedangkan Cyrus Network merupakan mitra kerja Jokowi-Basuki pada Pilkada DKI 2012.

Keduanya memiliki kaitan erat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kesan yang muncul dari kondisi ini adalah Basuki telah menggunakan aset Pemprov DKI untuk kegiatan politiknya.

Komentar Djarot dan Lulung

Kejadian ini pun menarik banyak komentar. Salah satunya adalah dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat. Dia menjelaskan bahwa seharusnya, apapun yang dimiliki oleh pemerintah provinsi tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

"Saya tidak tahu perjanjiannya seperti apa, tapi kalau benar, itu ya tidak boleh dipakai untuk urusan pribadi. Harus dipakai demi kepentingan umum," kata Djarot saat ditemui di GOR Jakarta Barat, Minggu (20/3/2016).

( Baca : Komentar Djarot soal Sekretariat Teman Ahok di Lahan DKI )

Namun, dia mengaku masih belum memahami duduk permasalahannya. Kejelasan mengenai hal ini harus dia periksa kembali.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga menjadi Ketua DPW PPP, Abraham (Lulung) Lunggana mengingatkan Ahok untuk tidak menggunakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai markas "Teman Ahok".

"Saya kan tidak mau berkelakar lagi dengan masalah-masalah Ahok, saya cuma mau mengingatkan sudahlah mereka (Teman Ahok) cari tempat yang lain," katanya.

( Baca : Lulung Ingatkan "Teman Ahok" Tak Pakai Aset DKI sebaga Markas )

Teman Ahok bukan penyewa

Sebelumnya, Juru Bicara Teman Ahok Amalia Ayuningtyas mengatakan bahwa mereka menempati kantor di kompleks tersebut atas bantuan Hasan Nasbi. Hasan Nasbi merupakan pendiri dari Cyrus Network. Teman Ahok bukan pihak pertama yang secara langsung menyewa tempat itu.

"Jadi Bang Hasan sudah sewa rumah untuk jangka panjang. Harusnya ini untuk gudang dan memang kosong kan. Makanya rumah ini kita pakai, itu pun lantai bawah saja. Di atas itu ada komunitas lain," ujar Amalia di Kompleks Graha Pejaten, Jumat (18/3/2016).

Hubungan antara Amalia serta pendiri Teman Ahok lain dengan Hasan Nasbi pun cukup erat. Amalia pernah magang di kantor Cyrus Network. Mereka juga menjadi junior Hasan dalam relawan Jakarta Baru untuk mendukung Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI 2012 lalu.

Bantahan Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun membantah telah menyalahgunakan aset DKI. Dia mengatakan bahwa sudah ada kerjasama dengan PT Sarana Jaya untuk mengelola kantor tersebut. PT Sarana Jaya-lah yang kemudian menyewakan rumah-rumah di sana kepada pihak ketiga.

Salah satu yang menyewa rumah di kompleks tersebut adalah Hasan Nasbi. "Rumah itu sudah dipakai Hasan sejak waktu tim (pemenangan Jokowi-Basuki) dulu kayaknya. Jadi, Hasan bukan sewa sama DKI, tetapi sewa sama PT yang swasta," ujar Ahok.

Ahok pun menganalogikan kejadian ini dengan Ancol. Ahok mengatakan lahan di Ancol merupakan lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Namun, lahan tersebut sudah dikelola BUMD PT Pembangunan Jaya Ancol.

PT PJA selama ini menyewakan tempat di Ancol untuk berbagai acara. Kegiatan politik juga banyak diselenggarakan dalam hotel di kawasan Ancol. Bahkan, Ahok sendiri cukup sering menghadiri kegiatan-kegiatan di sana.

Ahok bertanya, apakah itu artinya lahan DKI sudah disalahgunakan? Menurut dia tidak, karena hubungan sewa ini hanya pada pihak penyewa dengan PT PJA. Pemprov DKI hanya sebagai pemilik lahan yang sudah menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta ataupun BUMD. "Kalau saya bikin acara di Ancol boleh enggak? Boleh dong. Kalau gitu Ancolnya punya DKI? Engga dong, kan punya PT Pembangunan Jaya Ancol," ujar Ahok.