Kompas.com - 04/04/2016, 16:42 WIB
Gambar proyek reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta. doc. Bappeda DKI Jakarta.Gambar proyek reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta.
Penulis Jessi Carina
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan bahwa fraksinya akan mengajak fraksi lain untuk menghentikan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi pantai utara Jakarta.

Fraksi PDI-P telah mendapat instruksi dari DPD PDI-P DKI Jakarta untuk menghentikan pembahasan raperda itu.

Instruksi tersebut muncul sebagai respons dari operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi.

"Kita akan menghentikan raperda ini. Kebetulan saya Ketua DPRD, saya akan rapatkan dengan yang lain untuk juga sepakat menghentikan pembahasan raperda ini," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (4/4/2016).

(Baca: Respons Penangkapan Sanusi, PDI-P Instruksikan Fraksinya Berhenti Bahas Raperda Reklamasi)

Pelaksana Tugas Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Bambang Dwi Hartono mengeluarkan surat instruksi untuk Fraksi PDI Perjuangan agar menghentikan pembahasan dua raperda terkait reklamasi di DPRD DKI Jakarta.

Adapun dua raperda terkait reklamasi yang sedang dibahas adalah Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Raperda Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta. Dengan adanya instruksi ini, Fraksi PDI-P tidak akan melanjutkan pembahasan kedua raperda ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra, Sanusi, Kamis (31/3/2016), terkiat kasus suap.

Pada Jumat (1/4/2016), KPK pun menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi dan Presdir PT APL Ariesman Widjaja (AWJ) sebagai tersangka kasus korupsi.

AWJ ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan sebagai pemberi suap kepada Sanusi. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 1,1 miliar yang diterima Sanusi sebanyak dua kali.

Uang suap dari PT APL itu diduga terkait dengan pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara serta revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Kompas TV Ahok: Reklamasi Itu Menguntungkan Warga
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Tetap Jadi Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Usul Sumur Resapan Jadi Tempat Beternak Lele

Ketua DPRD DKI Usul Sumur Resapan Jadi Tempat Beternak Lele

Megapolitan
Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Selatan Sebut Dua Penyebab Kasus Covid-19 Melonjak

Wali Kota Tangerang Selatan Sebut Dua Penyebab Kasus Covid-19 Melonjak

Megapolitan
Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun Sebut Pengeroyokan Tak Terkait Kasus Sengketa Tanah

Kuasa Hukum Keluarga Kakek 89 Tahun Sebut Pengeroyokan Tak Terkait Kasus Sengketa Tanah

Megapolitan
Datangi Polres Jakarta Timur, Keluarga Kakek Korban Pengeroyokan Minta Semua Pelaku Ditangkap

Datangi Polres Jakarta Timur, Keluarga Kakek Korban Pengeroyokan Minta Semua Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Kronologi Penyitaan 1.847 Pil Ekstasi dari Tiga Lokasi di Jakarta

Kronologi Penyitaan 1.847 Pil Ekstasi dari Tiga Lokasi di Jakarta

Megapolitan
Polisi Sita 1.847 Pil Ekstasi dan 0,2 Gram Sabu, Harganya di Pasar Gelap Capai Rp 1 Miliar

Polisi Sita 1.847 Pil Ekstasi dan 0,2 Gram Sabu, Harganya di Pasar Gelap Capai Rp 1 Miliar

Megapolitan
Pemkot Jaksel Gandeng Kota Kasablanka Gelar Vaksinasi 'Booster', Targetkan 1.000 Penerima Per Hari

Pemkot Jaksel Gandeng Kota Kasablanka Gelar Vaksinasi "Booster", Targetkan 1.000 Penerima Per Hari

Megapolitan
Pengedar Ekstasi Diamankan di Jakarta Barat, Polisi Masih Cari Satu Pelaku Lain

Pengedar Ekstasi Diamankan di Jakarta Barat, Polisi Masih Cari Satu Pelaku Lain

Megapolitan
Trotoar di Cilandak yang Sempat Dibongkar Sudah Diperbaiki

Trotoar di Cilandak yang Sempat Dibongkar Sudah Diperbaiki

Megapolitan
Polisi Tangkap 12 Tersangka Pengedar Obat Keras Ilegal di Bekasi

Polisi Tangkap 12 Tersangka Pengedar Obat Keras Ilegal di Bekasi

Megapolitan
Tangkap Kurir Narkoba yang Bawa 17 Kilogram Ganja di Depok, Polisi Buru Dua Pengendalinya

Tangkap Kurir Narkoba yang Bawa 17 Kilogram Ganja di Depok, Polisi Buru Dua Pengendalinya

Megapolitan
Penyedia Pinjol di PIK Disebut Ancam Martabat Peminjam Saat Tagih Pembayaran

Penyedia Pinjol di PIK Disebut Ancam Martabat Peminjam Saat Tagih Pembayaran

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Ungkit Penebangan Pohon di Monas, Sebut untuk Penuhi Ambisi Balap Formula E

Ketua DPRD DKI Ungkit Penebangan Pohon di Monas, Sebut untuk Penuhi Ambisi Balap Formula E

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.