Gerindra Belum Putuskan Sikap soal Pembahasan Raperda Reklamasi di DPRD DKI

Kompas.com - 04/04/2016, 17:39 WIB
M Sanusi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra (rompi oranye) berjalan keluar menuju mobil tahanan usai diperiksa, di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (2/4/2016). M Sanusi ditahan karena diduga menerima suap raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara. TRIBUNNEWS / HERUDINM Sanusi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra (rompi oranye) berjalan keluar menuju mobil tahanan usai diperiksa, di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (2/4/2016). M Sanusi ditahan karena diduga menerima suap raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Permadi mengatakan bahwa Fraksi Partai Gerindra belum bersikap terkait pembahasan rencana peraturan daerah terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta di DPRD DKI.

"Gerindra belum ada sikap soal reklamasi," kata Permadi di kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016).

Pembahasan raperda ini membawa politikus Gerindra Mohamad Sanusi ke persoalan hukum. (Baca: Mundur dari Gerindra, Sanusi Otomatis Lepas Jabatan di DPRD DKI ).

Sanusi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka atas dugaan menerima suap dari PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) terkait pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara serta revisi Perda Nomor 52 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Menurut Permadi, keputusan partai mengenai raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.

Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto, kata dia, juga belum memberikan pendapatnya terkait raperda ini.

Sebelumnya, pelaksana tugas Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono menerbitkan surat yang berisi instruksi untuk Fraksi PDI-P agar menghentikan pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait reklamasi di DPRD DKI Jakarta.

Isi surat tersebut disampaikan oleh kader PDI-P di DPRD DKI Jakarta. (Baca: Respons Penangkapan Sanusi, PDI-P Instruksikan Fraksinya Berhenti Bahas Raperda Reklamasi).

Instruksi itu terbit sebagai respons akan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Mohamad Sanusi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekolah di Depok Gelar PTM 100 Persen Besok, Kantin Ditutup dan Istirahat Diperpendek

Sekolah di Depok Gelar PTM 100 Persen Besok, Kantin Ditutup dan Istirahat Diperpendek

Megapolitan
UPDATE: Bertambah 1.739, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Kini Ada 879.307

UPDATE: Bertambah 1.739, Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Kini Ada 879.307

Megapolitan
12 Pompa Apung dan 5 Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Banjir di Tegal Alur

12 Pompa Apung dan 5 Pompa Mobile Dikerahkan untuk Surutkan Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Sopir Minibus Selamat Usai Terjepit karena Tabrak Truk di Klender

Sopir Minibus Selamat Usai Terjepit karena Tabrak Truk di Klender

Megapolitan
Dua Tersangka Kasus Penyekapan Wanita di Tangerang Diamankan Polisi

Dua Tersangka Kasus Penyekapan Wanita di Tangerang Diamankan Polisi

Megapolitan
Sajam yang Dipakai untuk Menusuk Anggota TNI AD di Jakarta Utara Sudah Ditemukan

Sajam yang Dipakai untuk Menusuk Anggota TNI AD di Jakarta Utara Sudah Ditemukan

Megapolitan
Giring-Anies Saling Sindir, Pengamat: Hanya untuk Menyenangkan Masing-masing Pendukungnya

Giring-Anies Saling Sindir, Pengamat: Hanya untuk Menyenangkan Masing-masing Pendukungnya

Megapolitan
Apresiasi Kinerja KPK Tetapkan Rahmat Effendi Tersangka, Warga Bekasi Utara Cukur Gundul

Apresiasi Kinerja KPK Tetapkan Rahmat Effendi Tersangka, Warga Bekasi Utara Cukur Gundul

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Disarankan Terus Gencarkan Vaksinasi Booster Covid-19

Pemprov DKI Jakarta Disarankan Terus Gencarkan Vaksinasi Booster Covid-19

Megapolitan
Antusiasnya Warga Kunjungi Alun-alun Depok dan Nasib Skatepark yang Dijadikan Perosotan

Antusiasnya Warga Kunjungi Alun-alun Depok dan Nasib Skatepark yang Dijadikan Perosotan

Megapolitan
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk di Saluran Air Kampung Tambun Bekasi

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Membusuk di Saluran Air Kampung Tambun Bekasi

Megapolitan
Pengendara Mobil Diteriaki Maling dan Dipukuli hingga Tewas di Cakung, padahal Bukan Pencuri

Pengendara Mobil Diteriaki Maling dan Dipukuli hingga Tewas di Cakung, padahal Bukan Pencuri

Megapolitan
Konvoi Mobil Mewah yang Berhenti di Tol untuk Berfoto Tidak Ditilang, Hanya Ditegur Polisi

Konvoi Mobil Mewah yang Berhenti di Tol untuk Berfoto Tidak Ditilang, Hanya Ditegur Polisi

Megapolitan
2 Pasien Omicron Meninggal Dunia, Dinkes DKI: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng

2 Pasien Omicron Meninggal Dunia, Dinkes DKI: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Penularan Covid-19 di Sekolah Sedikit, Ahli: Pelacakannya Harus Cermat

Wagub DKI Sebut Penularan Covid-19 di Sekolah Sedikit, Ahli: Pelacakannya Harus Cermat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.