Kata "Reklamasi" yang Memanaskan Suasana

KOMPAS.com - Ibu-ibu bercengkerama di teras rumah, Selasa (5/4) siang. Angin dari laut di depan rumah mereka berembus pelan.

"Kalau anginnya kencang, debu pulau itu sampai ke rumah," ucap Tumin (42), menunjuk sebuah pulau yang berjarak sekitar 200 meter dari pesisir.

Ayah dua anak ini adalah warga RT 005 RW 004, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara.

Aktivitas di pulau itu sangat sibuk. Truk hilir mudik membawa muatan material. Ekskavator terus memutar belalainya mengambil pasir.

Beberapa pekerja beraktivitas di bangunan yang berderet rapi di tengah pulau. Padahal, sejak tujuh bulan lalu, Pemprov DKI telah melayangkan surat perintah bongkar karena bangunan itu tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Warga lainnya, Sagir (48), menyampaikan, aktivitas di pulau reklamasi yang berlangsung 24 jam menyiksa mereka.

"Belum lumpur yang bikin ikan, udang, dan kerang hilang. Pendapatan nelayan semakin turun," katanya.

Apa yang dialami warga Kamal Muara juga dirasakan warga Muara Angke. Sebagian besar dari mereka sangat anti reklamasi.

Saat sosialisasi Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta bulan lalu, misalnya, beberapa warga emosi saat kata reklamasi diucapkan perwakilan pemerintah.

Raperda ini kini menyeret sejumlah orang dalam kasus korupsi, terkait dugaan jual-beli pasal.

Menjaring konsumen

Selasa sore, suasana salah satu gerai di Mal Baywalk cukup ramai. Sebuah maket pulau berukuran sekitar 3 meter x 5 meter penuh bangunan di depan gerai menarik minat pengunjung.

Beberapa pengunjung singgah melihat maket itu lalu mengobrol dengan pegawai pemasaran bersetelan necis, berjas.

Karyawan ini sangat ramah, tetapi dengan cepat melarang saat maket itu akan difoto.

Corporate Secretary Agung Podomoro Land Justini Omar menuturkan, maket itu hanya sebagai contoh untuk memberi bayangan kepada pelanggan loyal perusahaannya.

"Maket itu sebagai tes pasar untuk menarik minat pelanggan kami. Sejauh ini hasilnya positif," kata Justini.

Maket pulau yang sama, ataupun pulau lainnya, sering kali ditemui di sejumlah medium iklan.

Seperti di billboard di pinggir jalan, televisi, bahkan di layar monitor kecil di pesawat. Maket pulau dan iklan ini beberapa waktu lalu diprotes banyak pihak.

Sebab, pulau reklamasi yang ada saja belum terbangun dan masih menjadi kontroversi. Dengan demikian, belum layak untuk disebarluaskan.

Pro dan kontra

Reklamasi Teluk Jakarta memang penuh kontroversi. Sepanjang sejarahnya, perseteruan selalu ada.

Namun, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama memastikan akan melanjutkan reklamasi.

"Kita bisa berdebat soal teknik reklamasi, tetapi sebagai gubernur, saya akan melanjutkannya. Namun, saya harus memastikan reklamasi bermanfaat bagi warga Jakarta," tutur Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin (4/4) pagi.

Perseteruan soal reklamasi seumur dengan ide reklamasi itu sendiri dan menjadi "beban turunan" bagi kepala daerah yang tengah menjabat.

Khusus di Teluk Jakarta, ceritanya berlangsung sejak 1979 ketika PT Harapan Indah dari Grup Dharmala Intiland mereklamasi pantai untuk perumahan.

Proyek ini dinilai berhasil dan memunculkan gagasan memperluas proyek hingga 1.500 meter ke arah laut berkedalaman 4,5-5 meter.

Tahun 1981, proyek reklamasi itu berlanjut ke Ancol, Jakarta Utara. Lalu, pada 1992 di hutan bakau Kapuk oleh PT Mandara Permai.

Pada 1994 muncul rencana reklamasi seluas 2.000-2.500 hektar yang akhirnya berbuah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta No 8/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Sejak itu pro-kontra reklamasi pasang dan surut. Rencana reklamasi di Kapuk oleh PT Kapuk Naga Indah (KNI), misalnya, telah dimulai sejak tahun 1991.

Namun, adu kuat kepentingan membuatnya maju mundur, terutama terkait keberadaan 1.160 hektar sawah irigasi teknis.

Pada Januari 1996, DPRD Jawa Barat menolak permohonan Gubernur Jawa Barat untuk pengesahan kerja sama Pemerintah Daerah Jawa Barat dengan PT KNI.

Pro-kontra juga sampai ke ranah pengadilan. Tahun 2011, misalnya, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan peninjauan kembali (PK) yang memenangkan gugatan sejumlah pengembang terkait Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup No 14/2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta.

SK itu sempat menghentikan reklamasi sementara waktu. Namun, pengerjaan reklamasi berlanjut pasca terbitnya putusan PK itu.

Setahun terakhir, gugatan terkait reklamasi Teluk Jakarta telah dua kali sampai di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada April 2015, gugatan dilayangkan Jakarta Monitoring Network, lalu koalisi yang tergabung dalam Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta beberapa bulan kemudian.

Mereka menggugat Gubernur Jakarta terkait penerbitan izin pembangunan Pulau G. Pro-kontra sepertinya belum segera berakhir.

Timbul tenggelam mengikuti zaman, melekat sebagai beban turunan. Entah sampai kapan. (JAL/MKN)

------

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 April 2016, di halaman 27 dengan judul "Kata "Reklamasi" yang Memanaskan Suasana".