Politisi Gerindra Berkelit Saat Dikonfirmasi soal Uang Suap Raperda Reklamasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif, terus berkelit ketika wartawan mengonfirmasi kabar yang menyebut dirinya menerima Rp 5 miliar untuk meloloskan rancangan peraturan daerah terkait reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Dalam pesan yang beredar di media sosial, tercantum nama Syarif sebagai penerima uang untuk membantu meloloskan raperda tersebut. Namun, Syarif terus mempercepat langkahnya ketika wartawan mengonfirmasi hal itu.

"Waduh... Beli HP saja susah," kata Syarif sambil tertawa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Syarif pun meminta wartawan untuk tidak lagi memintanya memberi tanggapan mengenai kabar yang disebutnya sebagai gosip.

"Gue ini banyak tanggungan anak yatim. Jangan ngegosip, ngurangin umur saja," selorohnya.

Beredar kabar, anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak sepakat dengan pembahasan raperda reklamasi diiming-imingi uang sebesar Rp 5 miliar untuk setiap orang. Syarif kembali enggan mengomentari hal tersebut.

"Coba konfirmasi ke pimpinan (DPRD), ha-ha-ha. Lima miliar kegedean deh," kata Syarif tertawa.

Kini, DPRD sudah menghentikan pembahasan revisi Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan pengesahan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZPW3K).

Akibatnya, Pemprov DKI Jakarta tidak dapat menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi pengembang untuk membangun apa pun di atas pulau reklamasi.