Kompas.com - 14/04/2016, 11:43 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Jumat (1/4/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menjawab pertanyaan wartawan, di Balai Kota, Jumat (1/4/2016).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut, penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta harus disertai dengan pembuatan undang-undang. Ia pun mempersilakan Komisi IV DPR serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyusun UU itu.

"Silakan saja, tetapi kalau dia keluarkan UU harus (dibahas) sama presiden. UU harus diuji ke MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (14/4/2016).

Ahok mengaku tak keberatan apabila proyek reklamasi tidak dilanjutkan. Namun, ia meminta agar pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menghentikan hal ini tidak memanfaatkannya untuk memalak para pengusaha.

Ia kemudian mencontohkan kasus yang dialami Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi yang disebutnya getol menolak reklamasi, tetapi kemudian ditangkap saat menerima suap dari pengembang reklamasi.

"Yang penting jangan akal-akalan untuk menekan pengusaha. Nanti semua kebijakan kayak Sanusi. Jadi, jangan pejabat menggunakan kekuasaan menekan pengusaha tanpa terang benderang," ujar Ahok.

Komisi IV DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan rapat kerja pada Rabu (13/4/2016). Dalam rapat itu, mereka bersepakat untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penghentian proyek reklamasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan proses pembangunan proyek reklamasi pantai Teluk Jakarta, dan meminta untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Herman.

Kompas TV Kasus Reklamasi Bernuansa Politik?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Megapolitan
Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Megapolitan
Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Megapolitan
Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 55 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 15 Oktober: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 55 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Zaim Saidi Ingin Gandeng MUI dan BAZNAS untuk Lanjutkan Zakat Dinar-dirham di Pasar Muamalah

Zaim Saidi Ingin Gandeng MUI dan BAZNAS untuk Lanjutkan Zakat Dinar-dirham di Pasar Muamalah

Megapolitan
DKI Jakarta Peringkat Kedua PON XX Papua

DKI Jakarta Peringkat Kedua PON XX Papua

Megapolitan
Kapolres Kota Tangerang Siap Mundur dari Jabatannya, jika...

Kapolres Kota Tangerang Siap Mundur dari Jabatannya, jika...

Megapolitan
Zaim Saidi Divonis Tak Bersalah, Pasar Muamalah di Depok Akan Jalan Lagi

Zaim Saidi Divonis Tak Bersalah, Pasar Muamalah di Depok Akan Jalan Lagi

Megapolitan
Pembahasan APBD-P 2021 Molor, Anggota DPRD: Yang Lambat Bukan Kami, tapi Pemprov DKI

Pembahasan APBD-P 2021 Molor, Anggota DPRD: Yang Lambat Bukan Kami, tapi Pemprov DKI

Megapolitan
Puskesmas Kemayoran Gelar Vaksinasi Covid-19 Malam Hari

Puskesmas Kemayoran Gelar Vaksinasi Covid-19 Malam Hari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.