Kerap Kritik Kebijakan Ahok, Djarot Diminta Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat belakangan kerap menunjukkan sikap yang berseberangan dengan Gubernurnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Serangan halus ini mulai terdengar sejak Ahok memutuskan maju Pilkada 2017 lewat jalur independen.

PDI-P yang pada awalnya berminat mengusung Ahok pun kini memasukkan nama Djarot ke bursa calon penantang Ahok.

Peneliti senior LIPI Syamsudin Haris menilai, sikap Djarot yang sering mengkritik Ahok di muka publik ini tidak etis.

"Wagub tidak etis mengkritik kepala daerahnya," kata Syamsudin kepada Kompas.com, Sabtu (16/4/2016).

Syamsudin berpendapat, gubernur dan wakilnya adalah pimpinan sepaket. Oleh karenanya, wagub mesti setuju dan mendukung kebijakan gubernurnya.

Jika Djarot memang berseberangan dengan Ahok, maka mundur dari kursi wagub adalah hal yang tepat.

"Kalau dia memiliki sikap berbeda, lawan pilkada atau bukan, harus mundur, nggak bisa terus," ujar Syamsudin.

Sikap berseberangan ini bukan tak mungkin merupakan strategi Djarot untuk mendulang popularitas sebagai modal pertarungan pilkada jika kelak ia diusung.

Namun Syamsudin menilai jika popularitas yang dicari, mundur justru kuncinya.

"Dengan mundur malah dapat popularitas. Lebih jantan ketimbang kritik terus," kata Syamsudin.

Perbedaan sikap Djarot

Dalam polemik reklamasi pantai utara Jakarta, Djarot berpendapat reklamasi bisa merusak lingkungan dan ekosistem. Hal ini tentu berbeda dengan pendapat Ahok yang menyebut reklamasi diperlukan.

"Coba kamu amatin pengaruhnya pada manggrove. Tanya saja pada ahli lingkungan hidup. Ada enggak dampaknya pada hutan manggrove," kata Djarot seusai meninjau proyek reklamasi Pulau D, di Teluk Jakarta, Selasa lalu.

Tidak hanya reklamasi, Djarot juga mengatakan akan mengkaji ulang pengaduan masyarakat melalui Qlue.

"Tidak semuanya (ketua RT) harus menguasai Qlue, tidak perlu. (Aturan) ini akan kami kaji ulang, memang memberatkan," kata Djarot, Jumat (15/4/2016).

Padahal Ahok menekankan pentingnya manajer wilayah mulai dari ketua RT hingga camat, pentingnya pemanfaatan Qlue.

Kritik Djarot juga merambat ke dampak negatif dari peningkatan petugas kebersihan. Ia mengingatkan dengan banyaknya petugas PPSU, budaya gotong-royong akan ditinggalkan.

"Budaya kerja bakti jangan sampai hilang. Hati-hati, PPSU tuh bisa mematikan gotong-royong lho," kata Djarot di sebuah rumah makan di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2016).