"Kedua, dari track record-nya seperti apa, kami amati terus. Termasuk juga ada enggak dia punya kasus hukum, itu harus clear," kata Djarot.
Kemudian barulah PDI-P menilai popularitas dan elektabilitas calon yang akan diusung. Sudah ada beberapa tokoh yang mendaftar penjaringan cagub oleh DPD PDI-P DKI Jakarta seperti Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, pengusaha Sandiaga Uno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung, kader Partai Demokrat Hasnaeni Mischa Moein, dan Staf Ahli Kapolri bidang sosial budaya Irjen Benny Mokalu.
PDI-P tak minta mahar
Ia mengatakan, PDI-P selalu menerapkan sistem gotong royong. Ia pun menceritakan pengalamannya mengikuti Pilkada di Blitar dan diusung oleh PDI-P.
Pada pilkada pertama, Wali Kota masih dipilih oleh DPRD. Sehingga ia hanya berkewajiban membayar materai sebesar Rp 36.000.
Setelah terpilih, dia mentraktir teman-teman sesama anggota PDI-P yang telah mendukungnya. Djarot menghabiskan biaya sekitar Rp 3,5-4 juta untuk mentraktir teman-temannya itu.
"Habis saya menang, kita makan-makan. Ada anggota fraksi PDI-P yang suka mancing dan minta sangu (bekal), ya saya kasih Rp 300.000, itu sudah banyak," kata Djarot.
Kemudian pilkada kedua di Blitar, ia menghabiskan biaya tak lebih dari Rp 70 juta. Biaya paling murah saat ia menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ia tidak mengeluarkan biaya sama sekali, hanya membawa badannya dari Blitar ke Ibu Kota.
"Makanya saya ngamuk dibilang partai minta mahar sampai Rp 100 miliar. Astaghfirullah, saya ini bukan pengamat tapi saya pelaku, mahar itu enggak ada," kata Djarot.
"Tanya sama Pak Jokowi dulu keluar uang berapa (saat Pilkada DKI 2012)? Kalau Pak Ahok (pasangan Jokowi, yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta), saya enggak tahu. Justru biaya yang dikeluarkan teman-teman (partai) lebih banyak," kata Djarot.
Tak mau diadu dengan Ahok
Meski sudah diusung oleh grassroot PDI-P sebagai cagub, Djarot mengaku tidak ingin memikirkan masalah Pilkada DKI Jakarta 2017. Kini, Djarot memilih fokus mendampingi Ahok memimpin Jakarta hingga tahun 2017. Hal ini juga telah diamanatkan PDI-P kepadanya.
"Makanya kau dan teman-teman jangan mengadu-ngadu saya dengan Ahok. Kami akan kawal betul pemerintahan ini," kata Djarot.
Ia pun tak mau berandai-andai jika ia benar-benar maju bertarung pada Pilkada DKI Jakarta 2017 berhadapan dengan Ahok. Termasuk saat wartawan bertanya perihal transparansi anggaran yang sebelumnya telah diterapkan Ahok.
"Ya biar saja. Lah aku kan belum maju (Pilkada DKI Jakarta 2017), jangan berandai-andai, kita lihat saja," kata Djarot.