Proyek Terhenti di Jalan Trunojoyo

Revisi Diperlukan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menjelaskan, revisi aturan hukum untuk pembangunan LRT diperlukan karena dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2015 akan ditambahkan poin tentang skema pembelian kembali (buy back) oleh Pemprov DKI Jakarta.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi akan ditambahkan poin tentang keterlibatan BUMD.

Revisi kedua aturan hukum itu perlu dilakukan supaya Pemprov DKI Jakarta melalui Jakpro bisa melakukan pembangunan LRT.

Dengan situasi kota Jakarta yang padat dan dengan sejumlah jalan yang sempit, LRT dinilai efisien.

Apalagi, saat ini pemerintah juga tengah membangun mass rapid transit (MRT), yang terbentang dari utara ke selatan. ”LRT akan melengkapi jalur MRT itu,” katanya.

(MKN/IRE/HLN/C04)