Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Jalur Independen Salah, PDI-P Mengulang Perdebatan Deparpolisasi

Kompas.com - 06/06/2016, 11:56 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan soal jalur independen salah disebut mengulang perdebatan perihal deparpolisasi. Padahal, deparpolisasi hingga kini tak bisa dibuktikan.

Pernyataan jalur independen itu salah dilontarkan oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Andreas Hugo Pareira.

Hugo mengatakan bahwa partainya masih membuka peluang untuk mengusung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama Djarot Saiful Hidayat sebagai calon kepala daerah pada Pilkada DKI 2017, bila Ahok mengakui terlebih dahulu bahwa jalur independen yang ditempuhnya bersama kelompok relawan "Teman Ahok" adalah langkah yang salah.

"Ini hanya mengulang perdebatan bahwa jalur independen bagian deparpolisasi yang itu sama sekali salah dan tidak bisa dibuktikan," kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Senin (6/6/2016).

Jalur perseorangan tak bisa dianggap salah. Apalagi di dalam negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia. Negara memperbolehkan individu dipilih secara langsung dalam pemilihan eksekutif. (Baca: Ahok: Kalau Saya Diusung PDI-P, Enggak Enak sama "Teman Ahok")

Berbeda dengan sistem parlementer di mana pemilihan eksekutif ditentukan oleh partai politik pemenang. Yunarto menyarankan bila partai politik tetap bersikeras jalur independen salah, maka harus membatalkan undang-undang yang berlaku perihal pemilihan kepala daerah.

"Itu yang menurut saya menunjukkan ketidakdewasaan partai dalam memahami jalur di luar partai politik. Artinya tingkat kepercayaan publik yang rendah selama ini tidak dianggap sebagai otokritik," kata Yunarto.

Ibarat pribahasa, kata Yunarto, partai seperti buruk muka cermin dibelah. Artinya, partai politik dianggap hanya mencari kesalahan orang lain. (Baca: Kalau Ahok Akui Jalur Independen Salah, PDI-P Siap Menjagokannya)

Sinyal Ahok dengan PDI-P

Di sisi lain, sebenarnya Yunarto melihat ada sikap kompromi yang terbangun antara PDI-P dengan Ahok. Salah satunya adalah Ahok dengan tegas mengatakan tidak ada masalah dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Ahok juga tak pernah menutup kemungkinan didukung partai politik.

"Saya pikir pernyataan teman PDI-P lain juga mengatakan mungkin saja mendukung Ahok, meskipun harus mekanisme parpol," kata Yunarto. (Baca: "Ahok kalau Memang Merasa Perlu Berkoalisi dengan PDI-P, Ya Lakukan")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Megapolitan
Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com