Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Bisa Dilibatkan Menjadi Petugas Verifikasi KTP Dukungan Calon Independen

Kompas.com - 15/06/2016, 17:51 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menyampaikan, pihaknya bisa merekrut warga untuk membantu verifikasi data KTP dukungan calon independen apabila jumlah panitia pemungutan suara (PPS) tidak mencukupi.

"Pada dasarnya, yang melakukan adalah PPS. Akan tetapi, kalau kemudian mereka tidak cukup, ya warga di sekitarnya," ujar Sumarno, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (15/6/2016).

(Baca juga: "Teman Ahok" Mengaku Belum Pernah Verifikasi Faktual Data KTP Pendukung Ahok)

Menurut dia, perekrutan warga sekitar untuk melakukan verifikasi data KTP lebih menguntungkan dan efisien.

Sebab, ia menilai, warga lebih mengetahui lingkungannya dan tidak akan kesulitan mencari alamat. Rekrutmen warga nantinya akan dilakukan oleh PPS di tiap-tiap wilayah.

Sumarno mengatakan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi warga agar bisa menjadi verifikator.

"Misanya yang direkrut itu tentu bukan orang dari tim sukses calon yang lain, bukan kader dari partai, dan sebagainya," ujar Sumarno.

Kendati demikian, ia belum bisa menyebutkan jumlah pasti dari petugas yang diperlukan untuk verifikasi faktual.

Hal tersebut, menurut dia, tergantung jumlah calon perorangan dan jumlah data KTP yang diserahkan.

Sumarno menyebutkan, ada 267 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Di tiap-tiap kelurahan terdapat 3 PPS.

Jika dikalikan, maka jumlah anggota PPS yang terdapat di seluruh Provinsi DKI Jakarta adalah 801 orang.

Itulah jumlah minimal petugas yang nantinya melakukan verifikasi data KTP calon perseorangan.

Jumlah tersebut di luar warga yang direkrut menjadi petugas verifikasi. (Baca juga: "Teman Ahok" Yakin Data KTP Lolos Verifikasi KPU)

Adapun tahapan verifikasi dimulai setelah penyerahan data KTP milik calon independen kepada KPU DKI.

Penyerahan dukungan dilakukan pada 3-7 Agustus 2016. Verifikasi administratif dimulai setelahnya sampai 12 Agustus 2016 nanti.

Verifikasi faktual akan dimulai pada 21 Agustus-3 September 2016. Sampai sejauh ini, baru Basuki Tjahaja Purnama yang mempersiapkan diri untuk ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen.

Basuki dibantu oleh kelompok pendukungnya, Teman Ahok, untuk mengumpulkan 1 juta data KTP, meskipun syarat yang diperlukan lebih kurang 532.000 data KTP.

Kompas TV Alasan di balik Tidak Diumumkannya hasil Verifikasi Faktual?- Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Klaim Beri Rp 1,3 Miliar ke Firli Bahuri, Kapolda Metro: Menarik, Akan Kami Cek

SYL Klaim Beri Rp 1,3 Miliar ke Firli Bahuri, Kapolda Metro: Menarik, Akan Kami Cek

Megapolitan
Selebgram Bogor Gunakan Gaji dari Promosi Situs Judi 'Online' untuk Bayar Sewa Kos

Selebgram Bogor Gunakan Gaji dari Promosi Situs Judi "Online" untuk Bayar Sewa Kos

Megapolitan
Oknum Ormas Diduga Pungli ke Pengendara di Samping RPTRA Kalijodo, Warga Keberatan tapi Tak Berani Menegur

Oknum Ormas Diduga Pungli ke Pengendara di Samping RPTRA Kalijodo, Warga Keberatan tapi Tak Berani Menegur

Megapolitan
Kasus Mertua Dianiaya Menantu di Jakbar, Pakar Nilai Ada Upaya Penghentian Perkara oleh Polda

Kasus Mertua Dianiaya Menantu di Jakbar, Pakar Nilai Ada Upaya Penghentian Perkara oleh Polda

Megapolitan
Pilu Calon Siswa di Depok Tak Lolos PPDB Jalur Zonasi hingga Dugaan Adanya Kecurangan...

Pilu Calon Siswa di Depok Tak Lolos PPDB Jalur Zonasi hingga Dugaan Adanya Kecurangan...

Megapolitan
Bawaslu DKI Bakal Surati Pengelola Apartemen yang Menolak Coklit Data Pemilih Pilkada 2024

Bawaslu DKI Bakal Surati Pengelola Apartemen yang Menolak Coklit Data Pemilih Pilkada 2024

Megapolitan
Bahagianya Klautidus Terima Kaki Palsu dari Kemensos, Kini Bisa Kembali Jadi Petani

Bahagianya Klautidus Terima Kaki Palsu dari Kemensos, Kini Bisa Kembali Jadi Petani

Megapolitan
Bus Wisata Ukuran Besar Bisa Parkir di Stasiun Gambir, tapi Lahannya Terbatas

Bus Wisata Ukuran Besar Bisa Parkir di Stasiun Gambir, tapi Lahannya Terbatas

Megapolitan
Mertua Korban Penganiayaan Menantu di Jakbar Gugat Kapolri-Kapolda ke Pengadilan

Mertua Korban Penganiayaan Menantu di Jakbar Gugat Kapolri-Kapolda ke Pengadilan

Megapolitan
Parpol Lain Dinilai Sulit Dukung Anies-Sohibul, PKS Bisa Ditinggal Calon Mitra Koalisi

Parpol Lain Dinilai Sulit Dukung Anies-Sohibul, PKS Bisa Ditinggal Calon Mitra Koalisi

Megapolitan
Selebgram Bogor yang Ditangkap Polisi karena Promosikan Judi Online Berstatus Mahasiswa

Selebgram Bogor yang Ditangkap Polisi karena Promosikan Judi Online Berstatus Mahasiswa

Megapolitan
Persiapan Pilkada Jakarta 2024, Bawaslu DKI: Ada Beberapa Apartemen Menolak Coklit

Persiapan Pilkada Jakarta 2024, Bawaslu DKI: Ada Beberapa Apartemen Menolak Coklit

Megapolitan
Petugas Parkir di Stasiun Gambir Mengaku Sering Lihat Bus Wisata Diadang Preman

Petugas Parkir di Stasiun Gambir Mengaku Sering Lihat Bus Wisata Diadang Preman

Megapolitan
PKS Batal Usung Sohibul Iman Jadi Cagub pada Pilkada Jakarta, Pengamat: Dia Sulit Bersaing dengan Nama Besar

PKS Batal Usung Sohibul Iman Jadi Cagub pada Pilkada Jakarta, Pengamat: Dia Sulit Bersaing dengan Nama Besar

Megapolitan
Berangkat dari Roxy Jakpus, Pengemudi Ojol Ngamuk di Depok Gara-gara Sulit Temukan Alamat

Berangkat dari Roxy Jakpus, Pengemudi Ojol Ngamuk di Depok Gara-gara Sulit Temukan Alamat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com