Ahok Ancam Pecat PNS yang Pengaruhi Orang Lain untuk Memilih atau Tidak Memilihnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa ia akan memecat pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta yang memengaruhi orang lain untuk memilih ataupun tidak memilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Hal itu diungkapkan Basuki ketika melantik ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/6/2016).

"Bapak Ibu jangan sok-sokan suruh orang pilih saya ya. Enggak perlu Bapak Ibu lakukan seperti itu," kata Basuki.

"Bapak Ibu juga jangan bilang sama orang, jangan pilih saya (pada Pilkada DKI Jakarta 2017). Kalau enggak ketahuan, enggak apa-apa. Kalau ketahuan, bisa saya pecat jadi PNS karena ada undang-undangnya," kata Basuki lagi.

(Baca juga: Ahok Kembali Keluhkan Sistem Seleksi Jabatan Pemprov DKI)

Pria yang dikenal dengan nama Ahok ini berencana kembali mengikuti Pilkada DKI. Basuki berencana maju melalui jalur independen dengan dukungan kelompok relawannya, Teman Ahok.

"Enggak apa-apa Bapak Ibu mau bicara sama tetangga, sama anak, jangan pilih itu gubernur.‎ Enggak bener itu gubernur itu. Enggak apa-apa, diam-diam saja ngomongnya ya. Kalau suruh milih saya jangan ngomong. Yang penting Bapak Ibu kerjanya benar saja sesuai sumpah jabatan," sambung Ahok.

(Baca juga: Ahok Lantik 513 Pejabat Baru, Kadis Pertamanan dan Pemakaman DKI Dicopot)

Ia berharap para PNS DKI sudah memiliki pola kerja yang baik meskipun mengalami pergantian gubernur.

"Sehingga gubernur nanti pun enggak gampang mau pecat-pecati Bapak Ibu. Karena pengawasannya masih ada 'gubernur asli' kan, Presiden kan. Sistem e-budgeting semua diterapkan, termasuk ASN (aparatur sipil negara)," kata Basuki.