Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peredaran Vaksin Palsu dan Ketidakberdayaan Masyarakat dalam Memilih

Kompas.com - 29/06/2016, 07:32 WIB
Nursita Sari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai telah membuat masyarakat resah dengan adanya peredaran vaksin palsu untuk anak-anak. Keresahan masyarakat dipicu akibat tidak ketatnya pengawasan pengadaan vaksin tersebut oleh pemerintah.

"Sebaiknya pemerintah jangan malah bilang 'jangan membuat masyarakat resah'. Yang buat resah kan dia juga. Ini menyangkut keselamatan jiwa. Ini sudah jelas berbahaya," ujar Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta, Selasa (28/6/2016).

Selain itu, keresahan masyarakat juga muncul akibat ketidakberdayaan mereka dalam memilih vaksinasi.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, masyarakat hanya menerima vaksinasi yang diberikan oleh fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) melalui tenaga kesehatan.

"Vaksinasi harus via tenaga kesehatan kan? Penggunaan vaksin tidak bisa langsung oleh masyarakat, tetapi melalui institusi dan tenaga kesehatan," kata Tulus.

Pemerintah tidak bisa mengimbau masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berhati-hati terhadap peredaran vaksin palsu. Sebab, mereka hanyalah pihak penerima dari fasyankes.

Menurut Tulus, ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Tulus menyatakan lamanya praktik pemalsuan vaksin sebagai wujud Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang tidak menjalankan fungsinya sesuai kapasitas.

"Tidak cukup hanya pelakunya yang diberikan sanksi pidana. Namun, pemerintah sebagai regulator juga harus bertanggung jawab dan dikenai sanksi," ucap Tulus.

Tak hanya pemerintah, lanjut Tulus, institusi kesehatan yang telah memberikan vaksin palsu pun harus dimintai pertanggungjawaban. Sulit dibedakan Marius mengatakan, obat dan vaksin palsu sulit dibedakan dengan yang asli. Pernyataan Kemenkes yang mengimbau masyarakat untuk teliti dinilai sebagai pernyataan yang keliru.

"Kalau dikatakan public warning yang kementerian kesehatan katakan harus teliti konsumennya, harus melihat asli atau palsu. Saya yang sudah berkecimpung (di dunia kesehatan) saja kesulitan berat. Enggak semudah itu," papar Marius.

Sulit dibedakan

Sejauh ini, vaksin palsu yang dapat dibedakan dengan kasat mata hanya vaksin produk Biofarma. Marius menyebut, tutup karet produk Biofarma berwarna khas abu-abu.

"Tutup karetnya warnanya abu-abu. Di luar itu warnanya, palsu. Dia khas warnanya," tutur Marius.

Sementara untuk vaksin-vaksin lainnya sulit dibedakan antara yang asli dan palsu jika tidak ada vaksin pembanding yang asli untuk mengeceknya. Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapetik BPOM Togi Junice Hutadjulu pun menyatakan hal serupa.

Secara kasat mata, vaksin palsu dan asli sulit dibedakan. Yang bisa memastikan adalah uji laboratorium.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kapolda Metro: Judi 'Online' Cuma Untungkan Bandar, Pemain Dibuat Rugi

Kapolda Metro: Judi "Online" Cuma Untungkan Bandar, Pemain Dibuat Rugi

Megapolitan
Bocah Tewas Terjatuh dari Lantai 8 Rusunawa Cakung, Polisi: Jendela untuk Bersandar Tidak Kokoh

Bocah Tewas Terjatuh dari Lantai 8 Rusunawa Cakung, Polisi: Jendela untuk Bersandar Tidak Kokoh

Megapolitan
Sejak 2023, 7 Selebgram Bogor Ditangkap karena Promosi Situs Judi 'Online'

Sejak 2023, 7 Selebgram Bogor Ditangkap karena Promosi Situs Judi "Online"

Megapolitan
Momen Haru Risma Peluk Pelajar di Tanimbar yang Bipolar dan Dibesarkan Orangtua Tunggal

Momen Haru Risma Peluk Pelajar di Tanimbar yang Bipolar dan Dibesarkan Orangtua Tunggal

Megapolitan
Kapolda Metro Perintahkan Kapolres-Kapolsek Razia Ponsel Anggota untuk Cegah Judi “Online”

Kapolda Metro Perintahkan Kapolres-Kapolsek Razia Ponsel Anggota untuk Cegah Judi “Online”

Megapolitan
Bocah yang Jatuh dari Lantai 8 Rusunawa di Cakung Ternyata Ditinggal Orangtunya Bekerja

Bocah yang Jatuh dari Lantai 8 Rusunawa di Cakung Ternyata Ditinggal Orangtunya Bekerja

Megapolitan
Bawaslu DKI Mengaku Kekurangan Personel Jelang Pilkada 2024

Bawaslu DKI Mengaku Kekurangan Personel Jelang Pilkada 2024

Megapolitan
Polisi Bakal Mediasi Kasus Ojol yang Tendang Motor Warga di Depok

Polisi Bakal Mediasi Kasus Ojol yang Tendang Motor Warga di Depok

Megapolitan
Polda Metro Buka Peluang Kembali Periksa Firli Bahuri di Kasus Dugaan Pemerasan SYL

Polda Metro Buka Peluang Kembali Periksa Firli Bahuri di Kasus Dugaan Pemerasan SYL

Megapolitan
 Selebgram Bogor Ditangkap karena Promosikan Judi Online, Polisi : Baru Terima Gaji Rp 3 juta

Selebgram Bogor Ditangkap karena Promosikan Judi Online, Polisi : Baru Terima Gaji Rp 3 juta

Megapolitan
SYL Klaim Beri Rp 1,3 Miliar ke Firli Bahuri, Kapolda Metro: Menarik, Akan Kami Cek

SYL Klaim Beri Rp 1,3 Miliar ke Firli Bahuri, Kapolda Metro: Menarik, Akan Kami Cek

Megapolitan
Selebgram Bogor Gunakan Gaji dari Promosi Situs Judi 'Online' untuk Bayar Sewa Kos

Selebgram Bogor Gunakan Gaji dari Promosi Situs Judi "Online" untuk Bayar Sewa Kos

Megapolitan
Oknum Ormas Diduga Pungli ke Pengendara di Samping RPTRA Kalijodo, Warga Keberatan tapi Tak Berani Menegur

Oknum Ormas Diduga Pungli ke Pengendara di Samping RPTRA Kalijodo, Warga Keberatan tapi Tak Berani Menegur

Megapolitan
Kasus Mertua Dianiaya Menantu di Jakbar, Pakar Nilai Ada Upaya Penghentian Perkara oleh Polda

Kasus Mertua Dianiaya Menantu di Jakbar, Pakar Nilai Ada Upaya Penghentian Perkara oleh Polda

Megapolitan
Pilu Calon Siswa di Depok Tak Lolos PPDB Jalur Zonasi hingga Dugaan Adanya Kecurangan...

Pilu Calon Siswa di Depok Tak Lolos PPDB Jalur Zonasi hingga Dugaan Adanya Kecurangan...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com