Peredaran Vaksin Palsu dan Ketidakberdayaan Masyarakat dalam Memilih

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Agung Setya menyebut, untuk vaksin palsu, tutup karetnya berwarna lebih cerah dari yang asli. Vaksin palsu juga dikemas lebih rapi.

Sementara itu, cairan vaksin asli lebih pekat dari yang palsu.

Peredaran ke seluruh Indonesia

Penyidik menyatakan bahwa sindikat pemalsu vaksin telah memproduksi vaksin palsu sejak 2003 dengan distribusi di seluruh Indonesia. Wilayah penyebaran vaksin palsu ini tak hanya di Jakarta, tetapi juga Jawa Barat, Semarang, dan Medan.

Agung mengatakan, sudah ditemukan empat rumah sakit dan dua apotek yang diduga berlangganan vaksin palsu yang diproduksi tersangka pasangan suami-istri Hidayat Taufiqurahman dan Rita Agustina. Semuanya berada di Jakarta.

Pelaksana Tugas BPOM Bahdar Johan mengatakan, pihaknya menemukan 28 fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang menggunakan vaksin dari sumber yang tidak resmi. Fasyankes tersebut terdapat di sembilan wilayah di Indonesia, yakni Pekanbaru, Serang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Palu, Surabaya, dan Batam.

Bahdar menyebut vaksin yang diperoleh dari sumber tidak resmi belum dapat dipastikan keasliannya. Penggunaan vaksin tersebut pun dihentikan sementara dan akan dilakukan uji sampel untuk memastikan vaksin yang digunakan asli atau palsu.

Sejauh ini, BPOM menemukan 12 jenis vaksin yang dipalsukan. Pelaku memalsukan vaksin yang diproduksi oleh PT. Biofarma, PT. Sanofi Grup, PT Glaxo Smith Kline (GSK). Jaminan Kementerian Kesehatan menjamin keaslian vaksin yang ada di Posyandu, Puskesmas, dan Rumah Sakit Pemerintah. Sebab, fasyankes tersebut mendapat vaksin untuk program imunisasi dasar dari produsen dan distributor resmi.

"Kita jamin asli karena ini vaksin program yang kita beli subsidi pemerintah," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan HM Subuh.

Subuh mengungkapkan, sekitar 89 persen imunisasi dasar dilakukan di puskesmas, posyandu, hingga pos-pos yang didirikan pemerintah. Sisanya, sekitar 11 persen dilaksanakan di rumah sakit, klinik, atau fasyankes swasta lainnya.

Sejumlah fasyankes swasta pun mengambil vaksin dari produsen dan distributor resmi yang juga digunakan pemerintah. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto pun menjamin rumah sakit umum daerah (RSUD) bebas dari vaksin palsu. Sebab, ia menyebut Dinkes sudah melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap setiap vaksin yang masuk.

Di Jakarta terdapat lima RSUD, meliputi RSUD Koja, Jakarta Utara; RSUD Cengkareng, Jakarta Barat; RSUD Tarakan, Jakarta Pusat; serta RSUD Duren Sawit dan RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur. Meski menjamin RSUD bebas vaksin palsu, Koesmedi belum bisa memastikan hal serupa di puskesmas-puskesmas yang ada di tingkat kecamatan.