RS Sumber Waras Belum Pastikan Hadir pada Sidang Kedua Gugatan Pengalihan Sertifikat Lahan

Kompas.com - 18/07/2016, 19:26 WIB
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Sisi kompleks Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, yang telah dibeli Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/4/2016). Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Rumah Sakit Sumber Waras, Abraham Tedjanegara, belum dapat memastikan pihaknya akan menghadiri sidang kedua gugatan pengalihan kepemilikan lahan RS Sumber Waras kepada Pemrov DKI yang rencananya digelar, Kamis (21/7/2016), di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hingga Senin ini, Abraham mengaku pihaknya belum menerima surat panggilan kedua dari PN Jakarta Barat.

"Belum pasti, karena saya belum tahu juga maunya si orang hukum (Divisi Hukum RS Sumber Waras) kami gimana. Sudah kami lemparkan ke mereka," ujar Abraham saat dihubungi Kompas.com, Senin sore.

Saat ini, kata Abraham, Divisi Hukum RS Sumber Waras tengah mempelajari gugatan pengalihan lahan terhadap Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) yang diajukan Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) atau Sin Ming Hui.


"Sekarang sih masih dipelajari sama orang hukum saya. Baru kemarin saya serahin karena baru kantornya mereka buka kan. Jadi nanti kapan datangnya (hadir di persidangan) itu orang hukum kami aja yang ngurusin secara profesional," ucap dia.

Menurut Abraham, gugatan tersebut hanya mengungkit perkara lama yang sudah kedaluwarsa.

"Orang hukum yang ngurusin. Cuma ya bagi kami lucu aja, sudah kedaluwarsa, terus dia ungkit-ungkit juga masalah sah dan tidaknya yayasan (YKSW)," tutur Abraham.

PSCN menggugat agar pengalihan tanah dari YKSW kepada Pemprov DKI dibatalkan. YKSW dinilai tidak berhak mengalihkan tanah itu karena pendirian YKSW dinilai cacat hukum.

Yayasan yang didirikan Sin Ming Hui untuk mengurus RS Sumber Waras adalah Yayasan Kesehatan Candra Naya, bukan Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Oleh karena itu, perubahan yayasan yang mengurus RS Sumber Waras menjadi YKSW dianggap tidak sah.

Dalam gugatan pembatalan pengalihan tanah tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga menjadi turut tergugat karena Pemprov DKI yang membeli lahan RS Sumber Waras tersebut.

Sidang perdana gugatan pengalihan lahan itu sudah dilangsungkan pada Kamis lalu. Namun, majelis hakim memutuskan sidang ditunda sepekan karena pihak YKSW tidak menghadiri persidangan dan akan kembali memanggil tergugat.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorEgidius Patnistik
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Sebuah Gudang Daging di Pulogadung Terbakar

Sebuah Gudang Daging di Pulogadung Terbakar

Megapolitan
DKI Akan Larang Plastik Sekali Pakai, kecuali Jenis Rol Pembungkus

DKI Akan Larang Plastik Sekali Pakai, kecuali Jenis Rol Pembungkus

Megapolitan
Warga Keluhkan Pengolahan Semen, PT Adhimix Precast Indonesia Klaim Punya Amdal

Warga Keluhkan Pengolahan Semen, PT Adhimix Precast Indonesia Klaim Punya Amdal

Megapolitan
Hari Anak Nasional, Anies Ingin Wujudkan Jakarta sebagai Kota Ramah Anak

Hari Anak Nasional, Anies Ingin Wujudkan Jakarta sebagai Kota Ramah Anak

Megapolitan
Gantikan Pak Ogah, Pemkot Bekasi Tarik Retribusi Parkir Minimarket Rp 2.000

Gantikan Pak Ogah, Pemkot Bekasi Tarik Retribusi Parkir Minimarket Rp 2.000

Megapolitan
Larang Plastik Sekali Pakai, DKI Bisa Kurangi 3 Juta Lembar Sampah Per Tahun

Larang Plastik Sekali Pakai, DKI Bisa Kurangi 3 Juta Lembar Sampah Per Tahun

Megapolitan
Camat Fauzi Sebut Warga Tidak Perlu Khawatir soal Pengolahan Semen di Gambir

Camat Fauzi Sebut Warga Tidak Perlu Khawatir soal Pengolahan Semen di Gambir

Megapolitan
Pengelola Islamic Centre Bekasi Sepakat 4.986 Meter Lahannya untuk Tol Becakayu

Pengelola Islamic Centre Bekasi Sepakat 4.986 Meter Lahannya untuk Tol Becakayu

Megapolitan
Ini Kiat Kopral Jaga Perlintasan Kereta di Bekasi Selain Pakai Jurus Silat

Ini Kiat Kopral Jaga Perlintasan Kereta di Bekasi Selain Pakai Jurus Silat

Megapolitan
DKI Belum Atur Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Warung-warung Kecil

DKI Belum Atur Penggunaan Plastik Sekali Pakai di Warung-warung Kecil

Megapolitan
Jefri Nichol Ditangkap dengan Barang Bukti 6 Gram Ganja

Jefri Nichol Ditangkap dengan Barang Bukti 6 Gram Ganja

Megapolitan
Dengan Kereta Cepat, Waktu Jakarta-Karawang Kurang dari 15 Menit

Dengan Kereta Cepat, Waktu Jakarta-Karawang Kurang dari 15 Menit

Megapolitan
Mengapa Kopral Jaga Pelintasan Kereta Sambil Bergaya Silat?

Mengapa Kopral Jaga Pelintasan Kereta Sambil Bergaya Silat?

Megapolitan
DKI Siapkan Insentif bagi Pusat Perbelanjaan yang Tak Sediakan Plastik Sekali Pakai

DKI Siapkan Insentif bagi Pusat Perbelanjaan yang Tak Sediakan Plastik Sekali Pakai

Megapolitan
Tolak Ganti Rugi Korban Salah Tangkap, Kemenkeu Sebut Pengamen Dilarang di Jakarta

Tolak Ganti Rugi Korban Salah Tangkap, Kemenkeu Sebut Pengamen Dilarang di Jakarta

Megapolitan
Close Ads X