Ahok dan Mahar Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah memutuskan maju melalui jalur partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ada tiga partai politik yang sudah memutuskan untuk mengusungnya, yakni Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, pria yang akrab disapa Ahok itu juga maju melalui jalur partai politik diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Gerindra. Ahok merasa senang karena dirinya tidak perlu mendekati partai dan memberi mahar demi mendapat dukungan.

"Waktu PDI-P sama Gerindra calonkan saya, kan enggak pakai mahar juga. Dua partai ini merasa butuh untuk mempertontonkan kepala daerah yang sudah terbukti jadi enggak pakai mahar," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/8/2016).

Pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, pasangan Jokowi-Ahok diusung oleh PDI-P dan Gerindra. Jokowi saat itu merupakan Wali Kota Surakarta dan Ahok pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur.

Ahok menyatakan, dasar dukungan partai politik bukan lagi dengan mahar, melainkan dengan melihat kinerja seseorang. Hal ini pula, kata dia, yang membuat Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar akan mengusungnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Politisi se-Indonesia makin yakin sekarang. Kalau saya laku, ada rakyat mau dukung, kerja nyata, partai yang melamar kami dan partai yang akan dukung kami," kata Ahok.

Ahok menceritakan, dahulu pandangan warga tentang politisi sangat buruk. Politikus harus mendatangi partai dan memberi mahar untuk meraih dukungan. Padahal, tidak ada partai politik yang meminta mahar untuk mengajukan seseorang pada Pilkada.

Menurut Ahok, partai politik akan cenderung melihat kepala daerah yang telah berhasil membangun daerahnya.

"Pasti dia (kepala daerah) akan bekerja baik melayani rakyatnya. Karena dari pengalaman kami (Jokowi-Ahok) kan, jadi ini akan menguntungkan siapa? Seluruh Indonesia," kata Ahok.

Dana kampanye

Di sisi lain, Ahok tak memungkiri membutuhkan banyak dana untuk berkampanye. Lagi-lagi, Ahok merasa diuntungkan karena tak perlu mengeluarkan biaya sebagai modal kampanyenya.

Bahkan, partai politik pengusung telah berjanji akan menyumbang dana kampanye bagi pemenangan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Saya ketemu makan di restoran saja, aku mau bayarin mereka (anggota parpol), malah mereka yang bayarin makannya. Dia bilang, 'kami lebih kaya daripada gubernur', ya sudah," kata Ahok mengikuti perkataan anggota tiga parpol pengusung.

Menurut dia, Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Victor Laiskodat pernah berbicara yang membuatnya tergelitik.

"Dia bilang, 'Ah ini orang (Ahok) mah enggak ada apa-apa, enggak ada duitnya, rumahnya juga enggak ada apa-apanya'. Ya itu kan artinya di mata mereka, saya enggak punya duit nih, bagus kan?" kata Ahok sambil tertawa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan perseorangan serta korporasi atau perusahaan menyumbang dana kampanye bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Sumbangan harus diberikan lengkap dengan identitas, nomor pokok wajib pajak (NPWP), serta sumber dana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, perseorangan maksimal memberi sumbangan sebesar Rp 75 juta. Sedangkan korporasi maksimal menyumbang sebesar Rp 750 juta.

Nantinya, sumbangan akan diaudit oleh kantor akuntan publik yang telah bekerja sama dengan KPU DKI Jakarta.

Selain dengan sumbangan anggota partai, Ahok memiliki cara lain untuk mengumpulkan dana kampanye. Caranya dengan menarik uang dari orang-orang yang hadir saat kampanyenya. Baik itu dengan membeli tiket, kaos, merchandise, dan lain-lain.

"Ini kan sesuatu yang baru. Orang sudah nyumbang KTP, bukannya saya kasih duit, malah disuruh nyumbang lagi. Ini menarik, suatu kemajuan 71 tahun Indonesia merdeka, kita telah maju secara demokrasi," kata Ahok.