Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Batal Konvoi, Sopir Taksi "Online" Berencana Lakukan "Long March" ke DPR RI

Kompas.com - 22/08/2016, 11:23 WIB
Akhdi Martin Pratama

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah sopir taksi "online" yang berniat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI sudah mulai berkumpul area parkir Sekertariat Persatuan Olah Raga Selam Seluruh Indonesia (POSSI).

Rencananya, para demonstran tersebut akan melakukan aksi long march ke Gedung DPR RI. Salah satu sopir taksi "online" yang sudah berada di lokasi, Normark (43), mengatakan pada awalnya mereka ingin melakukan aksi konvoi mulai dari Parkir Timur Senayan ke Istana Negara lalu ke Kantor Kemeterian Perhubungan dan berakhir di DPR RI.

Namun, rencana tersebut urung terlaksana lantaran tidak diberikan izin oleh pihak kepolisian untuk melakukan konvoi.

"Kan tidak diberikan izin oleh polisi, jadi kami mau long march ke gedung DPR RI," ujar Normark saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (22/8/2016).

Sementara itu, advokat sopir taksi "online", Andryawal Simanjuntak, mengatakan, pelarangan aksi konvoi ke Istana Negara oleh pihak kepolisian lantaran di lokasi tersebut juga berlangsung aksi unjuk rasa dari para petani. Untuk, itu mereka menghormati keputusan dari kepolisian untuk melakukan aksi unjuk rasa hanya di depan Gedung DPR RI.

"Kami diarahkan oleh Kapolda untuk berdemo di DPR RI saja, tidak diberikan izin konvoi. Katanya di sana ada demo, jadi tidak akan mungkin konvoi," ucapnya.

Andryawal menambahkan, rencananya mereka akan melakukan aksi long march ke DPR RI. Ia mengaku aksi ini akan dihadiri oleh 26 komunitas sopir taksi "online" yang ada di seluruh Jabodetabek.

"Rencananya, ada 1.000 orang yang mengikuti aksi ini. Itu terdiri dari 23 komunitas sopir taksi "online"," kata dia.

Pantauan Kompas.com pada pukul 11.00 WIB di area parkir POSSI, Senayan, baru ada sekitar ratusan sopir taksi "online" yang berkumpul. Di lokasi ini juga terdapat satu unit mobil pengangkut sound system.

Aparat kepolisian juga terlihat berada di lokasi tersebut. Tampak pula Direktur Intelkam Polda Metro Jaya Kombes Mardisyam dan Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Roma Hutajulu.

Rencananya, dalam aksi ini, para sopir taksi "online" menuntut pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. (Baca: Ribuan Pengemudi Taksi "Online" Demo di Istana, DPR, dan Kemenhub Hari Ini)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com