Pelayanan RSUD di Jakarta Dinilai Bertele-tele

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari  Fraksi PDI-P, Syahrial, menilai pelayanan di rumah-rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta cenderung bertele-tele ketimbang di rumah sakit swasta.

Ia menceritakan pengalamannya mengurus pengobatan sanak saudaranya di RSUD Budhi Asih, Jakarta Timur. Di rumah sakit itu, ia mengaku mendapat pengurusan administrasi yang dinilainya sangat bertele-tele.

"Kerjanya bertele-tele, sampai akhirnya dibilang kamar lagi penuh," kata Syahrial di Gedung DPRD DKI, Jumat (26/8/2016).

Ia mengemukakan hal itu saat menerima pengaduan seorang warga mengenai percaloan kamar dan nomor antrean di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Jakarta Pusat.

Syahrial mengatakan, saat itu ia langsung menghubungi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Oleh kepala Dinas Kesehatan, ia disarankan pergi ke RSUD Tarakan.

Di RSUD Tarakan, ia langsung mendapat kamar. Namun ia menyayangkan situasi itu. Ia meyakini ia mendapat kamar statusnya sebagai anggota DPRD dan adanya link ke Dinas Kesehatan.

"Kalau warga biasa yang enggak punya kenalan gimana," ujar Syahrial.

Atas dasar itu, ia meminta Pemprov DKI untuk segera membenahi pelayanan di RSUD, menindak oknum-oknum internal yang terlibat percaloan. Menurut Syahrial, sistem yang dijalankan RSUD sebenarnya sudah baik tetapi tidak diimbangi dengan keberadaan petugas yang berjiwa melayani.

"Sistem sudah benar tapi yang menjalankannya enggak benar," kata Syahrial.

Baru-baru ini, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku menerima laporan dari warga tentang adanya percaloan kamar di RSUD di Jakarta. Warga mengadu adanya calo yang memintai pungutan kepada warga yang ingin rawat inap. Jika tidak mau memberi uang, pihak rumah sakit akan menyatakan kamar di RSUD itu sedang penuh.

Ada pula warga yang mengadukan praktik percaloan nomor antrean di RSUD Tarakan. Pasien yang datang ke rumah sakit akan langsung diberi nomor antrian besar. Jika ia ingin mendapat nomor kecil, mereka harus membayar ke calo.