Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/09/2016, 09:48 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan, yang mengguyur Jakarta dan menyebabkan banjir, boleh dibilang membawa berkah tersendiri bagi warga Ibu Kota, terutama terkait penataan kota.

Setelah banjir parah yang terjadi di Kemang, Jakarta Selatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai serius memerhatikan Kali Krukut.

Kali yang membentang sepanjang 84 kilometer dari Depok hingga Kanal Banjir Barat itu kerap meluap sehingga mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. 

Dulu, Kali Krukut tampak bersih dan lebarnya mencapai 20 meter.

Namun, bantaran kali itu kini menjadi rebutan, mulai dari warga yang ingin mendirikan rumah petak hingga pengelola hotel mewah.

Akibatnya, lebar Kali Krukut berkurang menjadi hanya 1,5 meter sampai 2 meter.

(Baca juga: Menanti Ketegasan Ahok Gusur Bangunan Mewah di Bantaran Kali Krukut)

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) T Iskandar mengatakan, pihaknya sudah melakukan normalisasi Kali Krukut di bagian Jembatan Rengas, Kota Depok, dan Kebalen VII, Kuningan Barat.

Normalisasi sungai dilakukan sepanjang 600 meter. Normalisasi juga tengah dilakukan Kawasan Kota Tua yang ditandai dengan ditutupnya Jalan Kali Besar Timur dengan pagar seng sejak Senin (5/9/2016).

Kali Krukut di kawasan Kota Tua sedang dikeruk agar aliran airnya lancar dan dijernihkan. Normalisasi ini merupakan bagian dari program revitalisasi Kota Tua.

(Baca juga: Rumah Warga Kemang di Bantaran Krukut Hambat Proyek Normalisasi Kali)

Iskandar mengatakan, normalisasi dapat mengurangi 90 persen banjir di wilayah sekitar kali.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berencana mengembalikan lebar Kali Krukut dan menertibkan bangunan yang berdiri di bantarannya.

Inventarisasi bangunan

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Fredy Setiawan mengatakan, saat ini pihaknya tengah menginventarisasi bangunan-bangunan yang ada di pinggir sungai.

Tercatat, ada 16 kelurahan yang dilalui Kali Krukut di Jakarta Selatan.

"Kemarin sudah kami panggil semua lurah itu, kami minta data. Tapi kan itu enggak cukup karena masih data kasar, kami harus ada dasar pemetaan bidang dari BPN," katanya kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2016).

Fredy menyebutkan, saat ini pihaknya telah menetapkan prioritas untuk membenahi Kali Krukut di tiga kelurahan, yaitu di Pela Mampang, Kuningan Barat, dan Petogogan.

Empat pemilik bidang di Petogogan sudah didata dan akan direlokasi ke Rusun Marunda.

Sementara itu, bangunan maupun lahan di Pela Mampang dan Kuningan Barat yang bersertifikat, akan dibebaskan oleh pemerintah.

Bangunan-bangunan yang diinventarisasi ini nantinya akan dipilah. Nantinya, lahan yang tercatat di BPN sebagai lahan negara akan diambil alih dan penghuninya direlokasi ke Rusun Marunda.

Sementara itu, bangunan yang bersertifikat atau girik, akan dibeli tanahnya oleh Pemprov DKI.

"Kemarin sudah telepon Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, katanya oke ada tempat di Rusun Marunda," kata Fredy.

(Baca juga: Setelah Dikeruk, Kali Krukut di Taman Kemang Dua Kali Lebih Lebar)

Ia mengatakan, salah satu penyebab banyaknya bangunan tak bersertifikat yang didirikan di bantaran Kali Krukut adalah ajudikasi atau pendaftaran sertifikat secara beramai-ramai ke Kantor Pertanahan.

"Ini karena pemutihan, ajudikasi, tidak ada yang mengawal soal batas bangunannya," kata Fredy.

Fredy pun menyampaikan, mulai Rabu (14/9/2016) hari ini, pihaknya akan melakukan gebrakan dengan mmenerbitkan surat peringatan melalui Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan tentang bangunan yang melanggar batas trase.

"Kami sekarang begitu saja dulu, melanggar trase lima meter, langsung tertibkan," ujarnya.

Kompas TV Banjir di Kemang Akibat Luapan Kali Krukut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com