Bamus Betawi Dinilai Sah-sah Saja Usulkan Calon Wakil Gubernur Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda Betawi, Rahmat HS, menilai Bamus Betawi boleh mengusulkan calon pemimpin Jakarta. Rahmat mengemukakan hal itu saat diminta tanggapannya terkait rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghentikan dana hibah untuk Bamus Betawi karena organisasi itu dinilai sudah bermain politik.

Menurut Rahmat, fungsi organisasi kemasyarakat seperti Bamus Betawi adalah menyerap aspirasi masyarakat.

"Nah sekarang orang Betawi membuat rapim untuk Bamus nih, untuk menetukan siapa yang kira-kira yang diusulkan menjadi calon wakil gubernur kepada parpol. Ini sah-sah aja," kata Rahmat pada acara diskusi dengan tema "Jakarta di Tangan Ahok", di Bakoel Coffee di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Yang tidak boleh menurut dia adalah jika ormas mencari dana untuk partai politik. Hal itu  melanggar undang-undang.

Ia menilai reaksi Ahok keliru. "Jadi kalo kita mengusulkan siapapun, boleh diusulkan," ujar Rahmat.

Rahmat menyatakan, Ahok tidak bisa sepihak menghentikan bantuan hibah tersebut. Namun, Rahmat tidak terlalu mempersoalkan jika Ahok merealisasikannya.

"Duit Rp 5 miliar buat orang Betawi itu kecil. Kamu tahu enggak, Majelis Rakyat Papua hibah dari APBD-nya Rp 50 miliar," kata Rahmat.

"Dan Ahok memang enggak mungkin ngasih Bamus, ngasih kita hibah lagi karena dia enggak jadi gubernur lagi," kata Rahmat.

Ia berpendapat, Ahok bereaksi seperti itu karena pada acara Bamus tersebut hadir Sekda DKI Saefullah, yang kerap disebut bakal jadi pendamping Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017. Menurut Rahmat, wajar Saefullah hadir karena menjadi penasehat Bamus Betawi.

"Ini karena kegalauan Ahok," kata Rahmat.

Ahok sebelumnya mengatakan akan menghentikan dana hibah untuk Bamus Betawi. Ia menilai, organisasi itu sudah bersifat politis dan menyebarkan kebencian melalui acara Lebaran Betawi.

"Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kami untuk main politik. Itu sudah melanggar Pancasila dan UUD 1945, dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Itu udah enggak betul," kata Ahok.