Kompas.com - 29/09/2016, 10:30 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menekankan, normalisasi Kali Ciliwung sudah tak dapat ditawar lagi. Hal itu pula yang menyebabkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan tetap menggusur permukiman di kawasan Bukit Duri, yang berbatasan langsung dengan Kali Ciliwung.

Ada satu alasan yang membuat Ahok tetap menggusur permukiman di Bukit Duri meskipun proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara tengah berjalan.

"Sekarang kalau kami tunda (normalisasi Ciliwung), dana APBN tidak terserap lagi. Apalagi Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) sekarang begitu ketat, kalau serapan APBD kami kurang, langsung tahun depan dia potong (dana bagi hasil pajak pemerintah pusat), tidak mau dikasih lagi ke DKI," kata Ahok, Rabu (28/9/2016).

Normalisasi Kali Ciliwung ini merupakan program pemerintah pusat dan dibiayai dengan APBN. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban membebaskan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung.

Ahok mengatakan, rencana normalisasi Kali Ciliwung sudah disampaikan sejak pemerintahan Fauzi Bowo. Pasalnya, normalisasi sungai dilakukan untuk menanggulangi banjir Ibu Kota.

"Kali Ciliwung, khususnya Kampung Pulo, sudah cerita dua gubernur lalu. Sekarang beres enggak? Beres," kata Ahok. (Baca: Genderang dan Tangis di Pembongkaran Bukit Duri)

Ingin dikenang seperti Ali Sadikin

Berbagai penggusuran ini dilaksanakan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ahok sendiri merupakan salah satu bakal calon gubernur yang akan bertanding pada pemilihan tersebut.

Ahok mengaku tidak takut elektabilitasnya akan turun karena berbagai penggusuran yang dilakukannya.

"Yang penting orang harus kenang saya. Kalau saya tidak terpilih lagi pun, Oktober 2017 orang akan melihat saya yang membereskan Kampung Pulo dan Bukit Duri," kata Ahok. (Baca: Ahok: Ali Sadikin Sebetulnya yang Gubernur Reklamasi)

Meninggalkan nama baik, menurut Ahok, lebih penting dibanding kembali menjabat gubernur selama lima tahun. Ahok ingin namanya selalu dikenang seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Pak Ali Sadikin sudah meninggal begitu lama, dia seolah-olah masih hidup, semua orang ngomongin Ali Sadikin melulu. Gus Dur juga, orang merasa Gus Dur masih hidup. Bagi saya, nama baik lebih penting daripada jabatan," kata Ahok.

Kompas TV 80 Keluarga Bukit Duri Masih Bertahan di Permukiman
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Pemprov DKI Resmikan 12 Rusunawa Senilai Rp 2,96 Triliun, Dinas Perumahan: Sumber Dananya dari APBD dan KLB

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

[POPULER JABODETABEK] Nasib Sumur Resapan Anies | Cara Registrasi Aplikasi Rusunawa | Konstruksi MRT Fase 2 Pintu Masuk Monas

Megapolitan
Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Cerita Korban Selamat dari Kebakaran di Tambora, Lompat dari Lantai 3 dan Lari di Atap Tetangga

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Pemprov DKI Bakal Kehilangan Rp 2,7 Triliun Akibat Gratiskan PBB, Pakar Sarankan Hitung Ulang

Megapolitan
Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Warga Cilodong Depok Tangkap Maling Pakaian Dalam Ibu-ibu yang Dijemur

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Pemprov DKI Sebut Penghuni Rusunawa Harus Punya KTP Jakarta

Megapolitan
Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Mobil Tabrak Lapak Penjual Bakso di Bogor, Nenek dan Cucunya Terluka

Megapolitan
Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Cerita Penghuni Indekos di Tambora saat Kebakaran, Dengar Teriakan yang Dikira Perayaan 17 Agustus

Megapolitan
Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Guru Diduga Aniaya Murid di SMKN 1 Jakarta, DPRD DKI Bakal Panggil Dinas Pendidikan

Megapolitan
Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Pengacara Keluarga hingga Refly Harun Hadiri Solidaritas 4.000 Lilin untuk Brigadir J di TIM

Megapolitan
Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Ini Tanggapan Transjakarta Terkait Keberadaan Kedai Kopi di Halte Harmoni

Megapolitan
Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Soal Penggantian Nama Jalan Cikarang-Cibarusah, Pemkab Bekasi Segera Surati Pemprov Jabar

Megapolitan
Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Wagub DKI soal Kedai Kopi di Halte Harmoni: Awalnya agar Warga Bisa Ngopi dan Internetan Saat Tunggu Bus

Megapolitan
Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Guru SMKN 1 Jakarta Diduga Aniaya Murid, Wagub DKI: Tak Dibenarkan Tenaga Pendidik Menganiaya

Megapolitan
Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Putra Siregar dan Rico Valentino Divonis 6 Bulan Penjara, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.