Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Ahok Takut Sri Mulyani dan Ingin Dikenang seperti Ali Sadikin

Kompas.com - 29/09/2016, 10:30 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menekankan, normalisasi Kali Ciliwung sudah tak dapat ditawar lagi. Hal itu pula yang menyebabkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan tetap menggusur permukiman di kawasan Bukit Duri, yang berbatasan langsung dengan Kali Ciliwung.

Ada satu alasan yang membuat Ahok tetap menggusur permukiman di Bukit Duri meskipun proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara tengah berjalan.

"Sekarang kalau kami tunda (normalisasi Ciliwung), dana APBN tidak terserap lagi. Apalagi Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) sekarang begitu ketat, kalau serapan APBD kami kurang, langsung tahun depan dia potong (dana bagi hasil pajak pemerintah pusat), tidak mau dikasih lagi ke DKI," kata Ahok, Rabu (28/9/2016).

Normalisasi Kali Ciliwung ini merupakan program pemerintah pusat dan dibiayai dengan APBN. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban membebaskan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung.

Ahok mengatakan, rencana normalisasi Kali Ciliwung sudah disampaikan sejak pemerintahan Fauzi Bowo. Pasalnya, normalisasi sungai dilakukan untuk menanggulangi banjir Ibu Kota.

"Kali Ciliwung, khususnya Kampung Pulo, sudah cerita dua gubernur lalu. Sekarang beres enggak? Beres," kata Ahok. (Baca: Genderang dan Tangis di Pembongkaran Bukit Duri)

Ingin dikenang seperti Ali Sadikin

Berbagai penggusuran ini dilaksanakan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ahok sendiri merupakan salah satu bakal calon gubernur yang akan bertanding pada pemilihan tersebut.

Ahok mengaku tidak takut elektabilitasnya akan turun karena berbagai penggusuran yang dilakukannya.

"Yang penting orang harus kenang saya. Kalau saya tidak terpilih lagi pun, Oktober 2017 orang akan melihat saya yang membereskan Kampung Pulo dan Bukit Duri," kata Ahok. (Baca: Ahok: Ali Sadikin Sebetulnya yang Gubernur Reklamasi)

Meninggalkan nama baik, menurut Ahok, lebih penting dibanding kembali menjabat gubernur selama lima tahun. Ahok ingin namanya selalu dikenang seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Pak Ali Sadikin sudah meninggal begitu lama, dia seolah-olah masih hidup, semua orang ngomongin Ali Sadikin melulu. Gus Dur juga, orang merasa Gus Dur masih hidup. Bagi saya, nama baik lebih penting daripada jabatan," kata Ahok.

Kompas TV 80 Keluarga Bukit Duri Masih Bertahan di Permukiman
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com