Ahok Bantah Kebijakan Transjakarta Gratis untuk Gaet Dukungan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah kebijakan gratis naik bus transjakarta bagi pegawai negeri sipil DKI Jakarta ia terapkan untuk menggaet dukungan pada Pilkada DKI 2017.

Basuki langsung membandingkan dengan kebijakannya memberikan tarif murah kepada warga di daerah penyangga yaAhok pun tidak peduli dengan pendapat negatif orang lain terkait kebijakannya menggratiskan bus transjakartang naik bus transjakarta.

"Kalau gitu aku kasih (tarif) Rp 3.500 buat Tangerang, Depok, Bekasi, supaya pemilih Tangerang, Depok, dan Bekasi pada milih saya dong? ha-ha-ha," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (11/10/2016).

(Baca: Alasan Ahok Terapkan Kebijakan Naik Transjakarta Gratis)

 untuk PNS DKI Jakarta atau warga lain yang masuk kategori.

Untuk saat ini, layanan naik bus transjakarta gratis dengan "Jakcard Combo" diperuntukkan bagi kalangan tertentu, mulai dari pegawai negeri sipil, pensiunan, serta pekerja kontrak yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, siswa pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP), karyawan swasta tertentu yang gajinya setara upah minimum Provinsi DKI Jakarta, warga lanjut usia, dan warga penghuni rumah susun sederhana sewa, serta penduduk pemegang kartu tanda penduduk (KTP) Kepulauan Seribu.

(Baca: Cara Mendapatkan "Jakcard Combo" untuk Naik Transjakarta Gratis)

Warga yang ingin mendapatkan Jakcard Combo dapat menukarkan kartu ATM Bank DKI di Bank DKI. Saat ini, penukaran kartu ATM lama Bank DKI ke kartu "Jakcard Combo" sudah bisa dilakukan di 17 kecamatan di DKI Jakarta.

Kartu "Jakcard Combo" merupakan kartu ATM Bank DKI yang terintegrasi dengan kartu prepaid JakCard.

Selain bisa dipergunakan untuk naik bus transJakarta, kartu ini juga bisa digunakan untuk fungsi kartu ATM pada umumnya.