Perjuangan "Berdarah-darah" Direksi PT MRT...

Ia mengaku akhirnya turut terlibat dalam upaya membujuk warga bersama camat dan jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pembebasan lahan kini ditargetkan rampung akhir 2016.

Berbagai cara diupayakan untuk membebaskan sisa 132 bidang. Mulai dari sistem pinjam pakai, hingga konsinyasi terhadap sejumlah pemilik lahan yang menggugat tanahnya dihargai Rp 150 juta per meter.

Pembebasan lahan sendiri sudah dianggarkan oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan dan Transportasi. Dinas Bina Marga melalui APBD 2016 dan APBD Perubahannya, memegang Rp 250 miliar untuk membebaskan 102 bidang.

Anggaran ini ditambah Rp 475 miliar dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD 2015 yang baru terpakai Rp 125 miliar. Sementara, Dishubtrans siap membayarkan Rp 30 miliar cair untuk 30 lahan yang rencananya dibebaskan dengan sistem pinjam pakai setelah APBD Perubahan 2016.

Kepala Dinas Bina Marga sekaligus Komisaris PT MRT Jakarta, Yusmada Faizal, mengatakan pihaknya kini tengah menunggu proses pendataan nominatif dari BPN selaku pembebas lahan. Ia mengatakan, anggaran Bina Marga untuk pembebasan lahan akan digelontorkan ketika warga siap melepas lahannya.

"Appraisal siap, tinggal kami bayar," ujarnya Selasa (18/10/2016).

Adapun Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, saat ini pihaknya tengah menghitung denda keterlambatan proyek. Konsultan untuk menghitung tengah ditunjuk.

"Kontraktor wajib bayar juga kalau terlambat, kalau ternyata keterlambatan disebabkan kedua belah pihak, bisa jadi impas," kata Tuhiyat.

Proyek MRT dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus dengan nilai Rp 17,8 triliun ini kini mencapai penyelesaian 56,41 persen. Dengan rincian 38,49 persen untuk konstruksi layang dan 74,49 persen untuk konnstruksi bawah tanah.