Kompas.com - 20/10/2016, 13:44 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/10/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/10/2016).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, pelaksana tugas tidak bisa menandatangani APBD DKI. Namun, dia heran, peraturan menteri dalam negeri malah mengizinkan hal itu.

"Itu yang saya bilang agak sedikit masalah, tetapi Permendagri kan enggak mau anggap itu masalah. Nah, karena ini bertentangan makanya bawa ke MK, putusannya kita tunggu," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (20/10/2016).

Ahok sedang mengajukan uji materi terhadap UU Pilkada terkait aturan cuti kampanye. Dia ingin calon petahana tidak perlu cuti selama 4 bulan penuh di masa kampanye. Dia khawatir dengan nasib APBD DKI.

Sebab, kata Ahok, berdasarkan UU Keuangan Daerah, wewenang untuk menandatangani APBD ada pada gubernur. Bahkan, wakil gubernur tidak boleh menandatangani itu.

UU tentang Pemerintahan Daerah terikat dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut Pasal 6 dalam UU Keuangan Negara, presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara.

Sementara itu, menurut Pasal 6 ayat 2, kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada pada tiga pihak, yakni menteri keuangan, lembaga negara, dan kepala daerah.

"Itu pengertian kita belasan tahun bertata negara. Kok tiba-tiba demi mempertahankan UU Pemilu ini, semua peraturan dilanggar, lalu permendagri diperkuat?" ujar Ahok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016 guna mengatur ketentuan pelaksana tugas (plt) kepala daerah yang menggantikan posisi sementara petahana ketika mengikuti pilkada serentak 2017.

Tjahjo mengatakan, terdapat lima tugas pokok plt kepala daerah yang diatur dalam peraturan tersebut. Tugas tersebut antara lain mengawal dan menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak 2017, lalu menangani proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Tugas lainnya adalah menata organisasi perangkat daerah serta struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pengisian personel sesuai SOTK, serta melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari.

"Hal-hal yang strategis tersebut oleh plt akan senantiasa dikonsultasikan, dilaporkan, dan mendapat persetujuan Mendagri untuk pengendaliannya," ujar Tjahjo, dikutip dari situs Setkab.go.id, Senin (10/10/2016).

Terkait dengan APBD 2017, Tjahjo menuturkan, plt kepala daerah dapat menandatangani APBD tersebut.

"Boleh. Enggak ada masalah. Sesuai poin-poin (Permendagri 74/2016)," ucap Tjahjo.

Kompas TV Mendagri Sindir Ahok "Mulutmu Harimaumu"
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangsel Klaim Belum Ada Kasus Covid-19 Selama Sekolah Tatap Muka

Pemkot Tangsel Klaim Belum Ada Kasus Covid-19 Selama Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
UPDATE 25 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 98 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 25 Oktober: Tambah 6 Kasus Covid-19 di Tangsel, 98 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Diduga Terlibat Jaringan Internasional

Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Diduga Terlibat Jaringan Internasional

Megapolitan
Disdik Tangsel Sebut Vaksinasi Covid-19 Pelajar Tingkat SMP Sudah 100 Persen

Disdik Tangsel Sebut Vaksinasi Covid-19 Pelajar Tingkat SMP Sudah 100 Persen

Megapolitan
Bocah 13 Tahun di Kembangan Diperkosa 4 Kali hingga Hamil

Bocah 13 Tahun di Kembangan Diperkosa 4 Kali hingga Hamil

Megapolitan
Anies Ceritakan Kondisi Korban Kecelakaan Bus Transjakarta, Ada yang Harus Dioperasi

Anies Ceritakan Kondisi Korban Kecelakaan Bus Transjakarta, Ada yang Harus Dioperasi

Megapolitan
Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Anies Minta Investigasi Kecelakaan Maut Transjakarta, Tak Ingin Terulang Lagi

Megapolitan
DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

DPRD Depok Godok 4 Raperda Baru, Salah Satunya Tentang Pesantren

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Pemkot Tangsel Bakal Izinkan Kantin Sekolah Beroperasi Saat PTM Terbatas

Megapolitan
Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Anies: Seluruh Biaya Pengobatan Korban Kecelakatan Bus Transjakarta Akan Ditanggung

Megapolitan
Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Kamar Kos Penagih Pinjol Ilegal Digerebek, Polisi: Korban Pinjam Rp 1 Juta, Bayar Rp 2 Juta, Ditagih Rp 20 Juta

Megapolitan
Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Polisi Gerebek Kos-kosan Tempat Penagih Pinjol Ilegal Bekerja, 4 Orang Ditangkap

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Penipuan Modus Jual Black Dollar, WN Nigeria Pakai Identitas Istri dan Adik Ipar Saat Beraksi

Megapolitan
Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Penipuan Modus Jual Black Dollar, Seorang WN Nigeria Buron

Megapolitan
Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Masinis LRT yang Terlibat Kecelakaan di Jakarta Timur Alami Trauma

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.