JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, kerap mengkritisi kebijakan lawannya, petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, dengan menilai kebijakan tersebut sebagai lama dan hanya ganti casing.
Selama 31 tahun menempati berbagai posisi di Pemprov DKI Jakarta, Sylviana mengaku tahu segala 'jeroan' birokrasi dan kebijakan-kebijakannya.
Dia kemudian menilai empat program Ahok merupakan kebijakan lama dan hanya ganti casing, yakni RPTRA, Jakarta Smart City, BPTSP, dan KJP.
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) adalah konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV, dan ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komunitas yang ada di sekitar RPTRA tersebut, seperti ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, dan lainnya.
Menurut Sylvi, program ini dulunya bernama Taman Interaktif.
"Kalau sekarang ada RPTRA, ini bukan hanya sekarang. Dulu kita sudah punya, namanya Taman Interaktif. Ini cuma ganti casing. Ini program lama," kata Sylvi di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016).
Sylvi menambahkan, Taman Interaktif bahkan sudah ada dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta saat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman dijabat Sarwo Handayani.
Pemprov DKI Jakarta sudah giat untuk melakukan pembangunan Taman Interaktif. Bahkan, Taman Interaktif, kata Sylvi sudah ada sejak Soerjadi Soerdirdja menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kemudian dilanjutkan di zaman Sutiyoso dan Fauzi Bowo.
Sylvi bercerita, Taman Interaktif dulu ada di tingkat RT dan RW. Taman tersebut ada di ruang rumah padat penduduk.
Pemerintah membeli ruang privat seluas 200 meter dan 400 meter. Di dalam Taman Interaktif juga dibuat perpustakaan. Sylvi mencontohkan salah satunya Taman Interaktif di Cikini. Namun, RPTRA sekarang dia akui ada perluasan dan beberapa inovasi.
(Baca: RPTRA Disebut Program Lama yang Ganti "Casing", Ahok Bilang Itu Orisinal)
Adapun Jakarta Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat lebih baik.
Menurut Sylvi, program kota cerdas sudah ada sebelum Jakarta Smart City. Sylvi menceritakan, pada 2008 dia pernah diminta Fauzi Bowo yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk pergi ke Seoul, Korea Selatan.
Di sana, dia diminta mewakili Pemprov DKI Jakarta untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan delapan negara terkait World e-Governments Organization of Cities and Local Governments (WeGO).
"Yang akhirnya (jadi) Jakarta Smart City. Jadi bukan baru sekarang Jakarta Smart City," kata Sylvi di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016).