Kompas.com - 17/11/2016, 15:21 WIB
Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis (17/11/2016). Nursita SariKoordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis (17/11/2016).
Penulis Nursita Sari
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, mengatakan, identitas massa yang menghadang kampanye pasangan cagub-cawagub Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat seringkali tidak diketahui.

Hal tersebut menjadi hambatan bagi Bawaslu DKI untuk menindaklanjuti penghadangan kampanye tersebut.

"Kan pengawas pemilu tidak bisa mendapatkan siapa pelaku, nama-nama pelaku yang menghalangi kegiatan. Kalau pengawas pemilu tahu, tentu kami tindaklanjuti," ujar Jufri kepada Kompas.com di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Kamis (17/11/2016).

Jufri mengatakan, setiap kegiatan pasangan cagub-cawagub yang mendapatkan izin kampanye pasti diawasi oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu) di lapangan. Panwaslu bertugas untuk mengawasi apakah kampanye yang dilakukan cagub atau cawagub sesuai aturan.

"Kami juga akan menindaklanjuti hasil pengawasan yang ditemukan teman-teman di lapangan kalau memang terjadi dugaan pelanggaran," kata dia.

Selain hasil pengawasan di lapangan, panwaslu kota administratif dan Bawaslu DKI juga menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pilkada.

Hingga saat ini, sudah ada empat laporan tentang penghadangan kampanye Ahok-Djarot yang diterima Bawaslu DKI. Namun, tidak semua laporan mencantumkan identitas pihak terlapor.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Beberapa laporan yang disampaikan tidak jelas siapa yang dilaporkan, siapa pelaku yang menghalangi. Karena tidak jelas pelakunya, tentu kita tidak bisa melakukan tindakan," ucap Jufri.

Namun, apabila identitas terlapor diketahui, Bawaslu maupun Panwaslu dapat menindaklanjutinya dengan memanggil terlapor yang bersangkutan. Salah satu identitas terlapor yang diketahui yakni pelaku yang diduga menghadang kampanye Djarot.

Bawaslu DKI telah memanggil terlapor, namun yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut.

Ahok dan Djarot diketahui beberapa kali dihadang saat blusukan dan berkampanye di sejumlah daerah. Untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi, lanjut Jufri, Bawaslu telah menggelar rapat bersama.

"Sudah kita lakukan rapat kemarin siang, dihadiri perwakilan polda, kodam jaya, tim kampanye, Bawaslu, KPU. Masing-masing melaksanakan peran masing-masing," ujarnya.

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Update 20 September: Penambahan Kasus Covid-19 di Jakarta di Bawah 100

Megapolitan
UPDATE 20 September: Tambah 5 Kasus, 31 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 20 September: Tambah 5 Kasus, 31 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Antisipasi Tumbang, Pepohonan di Jalan Tekno Widya Serpong Bakal Dipangkas

Antisipasi Tumbang, Pepohonan di Jalan Tekno Widya Serpong Bakal Dipangkas

Megapolitan
Mobil Tercebur ke Saluran Air di Pulomas, Sopir Mengaku Mengantuk

Mobil Tercebur ke Saluran Air di Pulomas, Sopir Mengaku Mengantuk

Megapolitan
Anies Dipanggil KPK, Wagub DKI: Kami Yakin Tidak Terlibat Korupsi Tanah Munjul

Anies Dipanggil KPK, Wagub DKI: Kami Yakin Tidak Terlibat Korupsi Tanah Munjul

Megapolitan
Kejaksaan Tahan 3 Tersangka Korupsi Anak Usaha Jakarta Tourisindo

Kejaksaan Tahan 3 Tersangka Korupsi Anak Usaha Jakarta Tourisindo

Megapolitan
Ungkap Kasus Pria Gantung Diri Saat Live TikTok, Polisi Tunggu Hasil Uji Lab

Ungkap Kasus Pria Gantung Diri Saat Live TikTok, Polisi Tunggu Hasil Uji Lab

Megapolitan
Proyek Normalisasi Ciliwung di Cawang Akan Bebaskan 300 Bidang Tanah di 4 RW

Proyek Normalisasi Ciliwung di Cawang Akan Bebaskan 300 Bidang Tanah di 4 RW

Megapolitan
Daftar 60 SMP di Kota Tangerang yang Mulai Gelar Belajar Tatap Muka Hari Ini

Daftar 60 SMP di Kota Tangerang yang Mulai Gelar Belajar Tatap Muka Hari Ini

Megapolitan
Saat Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik: Ujung-ujungnya Dibongkar dan Satu Mangkrak

Saat Berbagai Tugu yang Dibangun Anies Tuai Polemik: Ujung-ujungnya Dibongkar dan Satu Mangkrak

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Anies Lakukan Penyalahgunaan Wewenang demi Formula E

Anggota DPRD DKI: Anies Lakukan Penyalahgunaan Wewenang demi Formula E

Megapolitan
Rumah di Sawangan Depok Dibobol Maling, Warga Sebut Sudah Terjadi Lima Kali

Rumah di Sawangan Depok Dibobol Maling, Warga Sebut Sudah Terjadi Lima Kali

Megapolitan
Pohon Tumbang Timpa 2 Ambulans Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19 di Serpong

Pohon Tumbang Timpa 2 Ambulans Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19 di Serpong

Megapolitan
Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Masih Dirawat di RS

Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Masih Dirawat di RS

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Anies Serius Jalani Putusan Hakim di Kasus Polusi Udara

Fraksi PSI Minta Anies Serius Jalani Putusan Hakim di Kasus Polusi Udara

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.