Beda dengan Sumarsono, Sylvi Akan Publikasi Dana Operasionalnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Sylviana Murni berkomitmen akan transparan dan publikasikan soal dana operasional jika terpilih bersama Agus Harimurti Yudhoyono memimpin Jakarta.

"Harus transparan dan semuanya lewat rekening, enggak ada enggak lewat rekening," kata Sylvi, di sela kampanyenya di Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2016).

Bahkan, Sylvi menyatakan, ia bersama Agus sudah sepakat akan memberikan sejumlah dana operasionalnya untuk masyarakat.

"Saya udah bilang sama mas Agus kompak nih, 30 persen kita akan potong kembalikan pada masyarakat," ujar Sylvi.

Dirinya belum menjelaskan 30 persen yang akan diberikan ke warga itu untuk kegiatan atau hal apa saja. Sylvi yakni akan bisa transparan jika memimpin Jakarta.

Masalah transparansi dana operasional gubernur DKI belakangan kembali mencuat setelah dana operasional Plt Gubernur DKI Sumarsono dipertanyakan. Sumarsono mengaku tidak tahu berapa besaran dana operasional yang didapatnya, sejak menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Soal hal tersebut, Sylvi memilih tidak berkomentar. "Kalau itu silakan tanya beliau (Sumarsono)," ujarnya. (Baca: Mempertanyakan Transparansi Dana Operasional Plt Gubernur DKI)

Sumarsono dilantik untuk menggantikan Ahok sejak Rabu (26/10/2016) lalu. Sebagai Plt Gubernur DKI, Sumarsono mendapatkan dana operasional, yang besarannya sekitar Rp 30 miliar.

Mengenai dana operasional, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam aturan itu, daerah yang memiliki pendapatan asli lebih dari Rp 500 miliar, dana operasional kepala daerah mimimal Rp 1,25 miliar atau maksimal 0,15 persen dari total pendapatan asli daerah.

Jakarta adalah daerah berpendapatan lebih dari Rp 500 miliar. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016, pemerintah Jakarta mengusulkan total pendapatan asli daerah sebesar Rp 39 triliun.

Atas dasar itu, anggaran operasional Ahok dan Djarot Rp 50 miliar atau 0,13 persen dari pendapatan.