DKI Pertimbangkan Saran KPPU soal ERP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempertimbangkan saran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjalankan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Ibu Kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menjelaskan dirinya baru saja bertemu dengan KPPU.

Dalam pertemuan tersebut, kata Sumarsono, KPPU menyarankan DKI tak hanya menggunakan satu teknologi dalam menjalankan ERP.

"Mereka mengingatkan kepada kami bahwa teknologi ERP ini tidak cuma satu, masih ada teknologi lainnya. Jangan sampai kebijakan pemerintah itu memihak kepada satu teknologi saja, tapi harus terbuka untuk teknologi lainnya," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/12/2016).

(Baca: Dishub Jelaskan Penyebab Tak Ada Lagi Gerbang ERP di Jalan Sudirman)

Dalam regulasi, kata dia, Pemprov DKI Jakarta dilarang menunjuk merek tertentu yang mengindikasikan monopoli. Sehingga, Sumarsono memastikan Pemprov DKI Jakarta menghargai masukan dari KPPU tersebut.

"Terima kasih apa yang disampaikan oleh KPPU, tentu kami akan diskusikan secara internal. Yang jelas Pemprov DKI akan mencari jalan terbaik," kata Sumarsono.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta membutuhkan teknologi yang sudah diujicobakan di negara lainnya. Pasalnya, lanjut dia, penerapan ERP ini dibutuhkan untuk menanggulangi kemacetan di Jakarta.

"Jadi, kami memastikan bahwa teknologi yang dipakai itu adalah teknologi yang betul-betul update dan sudah diujicoba di berbagai negara dan memang layak untuk diterapkan di Jakarta dengan melihat berbagai pertimbangan," kata Sumarsono.

Adapun rencana untuk menerapkan ERP sudah muncul sejak 2013. Namun, sampai saat ini, kebijakan itu tak kunjung diterapkan. Sudah ada dua perusahaan yang mengujicoba teknologi ERP di Jalan Sudirman dan Jalan HR Rasuna Said.

(Baca: Tanggapan Ahok soal Dugaan Persaingan Tidak Sehat pada Penerapan ERP)