Tangisan Guru Honorer Saat Ceritakan Sulitnya Diangkat Jadi CPNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah guru honorer di Jakarta mengadukan nasib mereka yang tidak kunjung diangkat menjadi CPNS kepada Komisi E DPRD DKI.

Padahal, mereka mengaku sudah lulus tes tertulis untuk menjadi CPNS. Salah satunya adalah Jobson Aritonang, guru yang mengajar mata pelajaran matematika di SMKN 23 di Pademangan Jakarta Utara.

Ketua Umum DPP Federasi Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Muchtar, mengatakan bahwa pengangkatannya ditolak berdasarkan memo dari Kepala Dinas Pendidikan DKI saat itu, Lasro Marbun.

"Maka Pak Jobson menggugat ke PTUN pada 2015. Kemudian ada kesepakatan untuk melakukan perdamaian dan Lasro berjanji Jobson diproses jadi PNS 2015," ujar Muchtar dalam rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (10/1/2017).

(Baca juga: 30 Tahun Jadi Guru Honorer, Euis Telah Kubur Impiannya Jadi PNS)

Akan tetapi, setelah itu keluar surat dari Kadisdik yang baru, Arie Budiman. Isi surat tersebut menyatakan bahwa 29 guru honorer tidak bisa diangkat menjadi CPNS.

Jobson akhirnya kembali menggugat di PTUN. Muchtar mengatakan, kini Jobson malah diberhentikan dan gajinya tidak dibayar. Hal ini, kata Muchtar, telah memutus pendapatan Jobson.

"Padahal hakim bilang jangan ubah status orang ini sampai keputusan sidang selesai," ujar Muchtar.

Menangis

Selain Jobson, ada Oktoberta Sri Sulastri yang merupakan pengajar di SDN Duri Utara 01 Pagi sejak 2002.

Sulastri termasuk guru yang akhirnya menggugat karena tidak kunjung diangkat menjadi CPNS. Sambil terisak, Sulastri mengatakan bahwa ia sudah tidak diberi kelas lagi.

"Sejak saya gugat, saya enggak diberi kelas lagi dan digantikan guru bantu dari Disdik. Pihak yang mengganti adalah kepala sekolah atas perintah Disdik. Sekarang saya enggak bisa apa-apa," ujar Sulastri sambil terisak.

Ada juga Sugianti yang batal diangkat sebagai CPNS. Sugianti mengaku hanya diberitahu secara lisan soal pembatalan itu.

"Saya hanya diberi tahu bahwa data saya enggak diusulkan Disdik dengan alasan ditarik kepala sekolah," ujar Sugianti.

Setelah dikonfirmasi ke kepala sekolah, kata Sugianti, datanya tidak pernah ditarik. Ternyata, data Sugianti yang diusulkan Disdik DKI ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) berbeda.

"Data itu isinya bukan pengalaman mengajar saya, ini yang menjadi dasar menggugat ke PTUN," ujar dia.

Setelah mengadu, keduanya kembali ke kursi masing-masing. Kemudian mereka mulai mengusap air mata mereka dengan tisu.

Adapun, 154 guru honorer dinyatakan lulus tes CPNS formasi tahun 2013/2014 pada 10 Februari 2014.

(Baca juga: "Pak Sandiaga, Kami Guru Honorer Berharap Diangkat Jadi PNS")

Setelah itu, mereka melakukan proses verifikasi dan validasi pada April 2014. Namun, pada Agustus 2014, ada nama-nama yang bemasalah di wilayah masing-masing. Masalah tersebut di antaranya soal SK mendahului ijazah.

Mereka diminta untuk melengkapi berkas-berkas yang masih kurang. Namun, pada April 2015, mereka mendapat informasi bahwa ada 29 orang yang tidak dapat diproses menjadi CPNS.

Hal ini karena Lasro Marbun menarik tanda tangan dari surat pertanggungjawaban mutlak berkasi usulan NIP CPNS mereka.

Empat orang dari mereka pun memutuskan untuk menggugat hal ini ke PTUN. Empat orang tersebut adalah Jobson, Oktoberta Sri Sulastri, Willy Apituley, dan Sugianti.