Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Cek Lokasi, Ahok Temukan Penyebab Banjir Bukan karena RPTRA

Kompas.com - 16/01/2017, 15:24 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung mendatangi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang disebut menjadi penyebab banjir di kawasan Pondok Bambu. Menurut dia, tidak mungkin RPTRA menyebabkan banjir di permukiman warga.

"Jadi bukan gara-gara RPTRA. Dia bangun di bawah sutet, gotnya sudah enggak jalan, salurannya mampet," ujar Basuki atau Ahok di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).

Saat mendatangi permukiman di Pondok Bambu, Ahok melihat saluran air yang tersumbat. Kali besar di kawasan tersebut juga dalam kondisi tersumbat. Ahok mengatakan, kali yang mati itulah penyebab banjir di permukiman warga.

"Solusinya harus got dibersihin semua," ujar Ahok.

Sayangnya, kata Ahok, permukiman tersebut sebenarnya ilegal. Bangunan dibangun di atas lahan milik PLN.

Pemprov DKI tidak bisa menganggarkan APBD untuk lahan yang bukan milik pemerintah. Sebelumnya, seorang ibu bernama Ciptaningsih, mengadu kepada Basuki tentang lingkungan rumahnya kebanjiran. Ningsih mengatakan banjir itu terjadi setelah RPTRA dibangun di lingkungan rumahnya.

"Masalah RPTRA depan rumah saya, anak-anak memang senang bermain di sana. Tapi di sisi lain, kami kebanjiran Pak tiap hujan," ujar Ningsih.

Ningsih mengatakan, biasanya lahan yang kini dibangun RPTRA itu menjadi lahan resapan air. Ahok langsung menanggapi keluhan Ningsih. Ahok langsung mengajak Ningsih ke RPTRA yang dimaksud setelah acara bedah buku berakhir.

"Abis ini ikut saya. Saya langsung ke tempat ibu," ujar Ahok.

"Ikut mobil kita aja," ucap Ahok.

Baca: Keluhkan Banjir Setelah Dibangun RPTRA, Ibu Ini Langsung Diajak Naik Mobil Bareng Ahok

Kompas TV Ahok: Yang Bersyukur Terima Kasih ke Saya Banyak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com