"Jadi setiap RT mengusulkan ke RW, kemudian RW mengusulkan ke kelurahan dan seterusnya sampai ketuk palu. Rata-rata apa yang dibutuhkan dan usulkan RW ternyata tidak sesuai,” kata Sofwan.
Soal ketakutan terjadi penyelewengan penggunaan dana, Sofwan berpendapat kalau hal itu bisa dihindari karena sekarang Pemprov DKI telah menggunakan sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting.
"Dengan e-budgeting semua tidak bisa sembarangan," tutur Sofwan.
Dukungan terhadap program Agus juga datang dari Amdani (55) yang merupakan Ketua RW 08 di kelurahan Kedoya Utara. Menurut dia, dengan dana langsung ke RW maka kebutuhan dan permasalahan warga langsung cepat ditangani.
"RW lebih tahu mana jalan yang rusak atau saluran air yang mampet. Jadi cakupan lebih dekat, keluhan RT bisa langsung tertangani. Sementara kalau per kelurahan atau kecamatan terlalu banyak yang diurus," kata Amdani.
Dia pun berharap, agar program RP 1 milliar per RW itu tidak hanya diwujudkan pada saat Agus-Sylvi menang.
Amdani berharap, siapa pun cagub dan cawagub DKI yang berhasil memenangkan pertarungan bisa mewujudkan program tersebut.
Agus Yudhoyono mengungkapkan program Rp 1 miliar per RW saat melakukan pidato politik di GOR Jakarta Utara, 13 November 2016.
Menurut Agus, anggaran itu untuk memberikan perhatian dan memberdayakan komunitas. Program ini berdasarkan banyaknya keluhan para komunitas kepada Agus saat di lapangan.
Mereka mengeluhkan kurang mendapatkan perhatian dan pemberdayaan. Padahal, kata dia, komunitas warga merupakan garda terdepan yang paling mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat di lingkungannya.
Anggaran itu untuk menjadikan komunitas tersebut sebagai basis pembanguan Jakarta. (Baca: Agus Jadi Gubernur DKI, Tiap RW Dapat Rp 1 Miliar Per Tahun)