Kompas.com - 09/02/2017, 14:43 WIB
Brosur berisi black campaign terhadap pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan tiga DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Foto diambil Kamis (9/2/2017). Nursita SariBrosur berisi black campaign terhadap pasangan cagub-cawagub nomor pemilihan tiga DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Foto diambil Kamis (9/2/2017).
Penulis Nursita Sari
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Panwaslu Jakarta Timur Sahrozi menuturkan, pihaknya bersama tim sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) akan menelusuri dalang yang menggunakan jasa penyebaran brosur berisi black campaign terhadap pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Tim sentra gakkumdu terdiri dari panwaslu, polisi, dan jaksa. Sahrozi menuturkan, tim sentra gakkumdu mulai menggali informasi dari empat penyebar brosur yang diamankan pada Rabu (8/2/2017) dan pemilik jasa penyebaran brosur sahabatbrosur.com berinisial ED.

"Kami coba gali dari ED, telurusi siapa orang ini (pemesan penyebaran brosur)," ujar Sahrozi kepada kepada Kompas.com, di Kantor Panwaslu Jakarta Timur, Jalan Jatinegara Timur, Kamis (9/2/2017).

(Baca: Brosur "Black Campaign" terhadap Anies-Sandi Berjumlah 60.000 Eksemplar)

Panwaslu telah meminta keterangan dari keempat penyebar brosur, yakni Fauzan, Noval, Hamid, dan Roy, pada Rabu (8/2/2017).

Sementara ED diminta memberikan keterangan Kamis. Dari informasi sementara yang disampaikan ED, Panwaslu Jakarta Timur mengetahui pemesan brosur bernama Doni. Namun, nomor ponsel yang bersangkutan tidak dapat dihubungi sejak kamis malam.

"Ada nomor kontaknya tapi dihubungi enggak nyambung. Informasi bahwa si pemesan untuk menyebar ini tidak ketemu langsung," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sahrozi menuturkan, black campaign merupakan salah satu hal yang dilarang dilakukan dalam kampanye sesuai Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Orang yang terbukti melanggar aturan kampanye akan dikenakan sanksi pidana pemilu.

"Di ranah pilkada dia bisa kena Pasal 187 ayat 2. Kami lagi dalami," ucap Sahrozi.

Dalam Pasal 187 ayat 2 UU itu disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, salah satunya black campaign, dipidana dengan hukuman 3-18 bulan penjara dan/atau denda Rp 600.000 - Rp 6 juta.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sedang Istirahat di Hutan Kota Bekasi, Petugas Dishub Temukan Jasad Pria dengan Wajah Rusak

Sedang Istirahat di Hutan Kota Bekasi, Petugas Dishub Temukan Jasad Pria dengan Wajah Rusak

Megapolitan
Harga Minya Goreng di Pasar Slipi Jaya Melambung Tinggi Sejak Dua Bulan Lalu

Harga Minya Goreng di Pasar Slipi Jaya Melambung Tinggi Sejak Dua Bulan Lalu

Megapolitan
Berbeda dengan Keterangan Wali Kota, Dinas LH Tangsel Sebut Pengiriman Sampah ke TPA Cilowong Dihentikan Sementara

Berbeda dengan Keterangan Wali Kota, Dinas LH Tangsel Sebut Pengiriman Sampah ke TPA Cilowong Dihentikan Sementara

Megapolitan
Orangtua Korban Tewas Kecelakaan Transjakarta Menyayangkan Baru Dapat Info Pukul 17.00 WIB

Orangtua Korban Tewas Kecelakaan Transjakarta Menyayangkan Baru Dapat Info Pukul 17.00 WIB

Megapolitan
KNKT Selidiki Kasus Kecelakaan LRT di Jakarta Timur, Polisi Siap Bantu

KNKT Selidiki Kasus Kecelakaan LRT di Jakarta Timur, Polisi Siap Bantu

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Minta Transjakarta Perketat Perekrutan Sopir Bus

Keluarga Korban Kecelakaan Minta Transjakarta Perketat Perekrutan Sopir Bus

Megapolitan
Anak-anak Jadikan Lokasi Banjir di Jalan Tegal Parang V sebagai Tempat Bermain

Anak-anak Jadikan Lokasi Banjir di Jalan Tegal Parang V sebagai Tempat Bermain

Megapolitan
Perbaikan Jembatan GDC Depok yang Ambles Ditargetkan Rampung 2 Bulan Lagi

Perbaikan Jembatan GDC Depok yang Ambles Ditargetkan Rampung 2 Bulan Lagi

Megapolitan
Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Selatan

Ini Lokasi Bengkel Uji Emisi di Jakarta Selatan

Megapolitan
Satu Jam Diguyur Hujan, Jalan Tegal Parang V Langsung Terendam Banjir

Satu Jam Diguyur Hujan, Jalan Tegal Parang V Langsung Terendam Banjir

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Puluhan Petugas PPSU Bersihkan Empat Saluran Air di Pademangan

Antisipasi Banjir, Puluhan Petugas PPSU Bersihkan Empat Saluran Air di Pademangan

Megapolitan
Syarat PCR buat Naik Kereta, Warga: Enggak Masalah kalau di Bawah Rp 100.000

Syarat PCR buat Naik Kereta, Warga: Enggak Masalah kalau di Bawah Rp 100.000

Megapolitan
Cegah Kecelakaan Kembali Terjadi, Transjakarta Diminta Pastikan Kesehatan Sopir

Cegah Kecelakaan Kembali Terjadi, Transjakarta Diminta Pastikan Kesehatan Sopir

Megapolitan
Depresi karena Sakit, Pria 29 Tahun Berupaya Lompat dari Lantai 4 RS di Menteng

Depresi karena Sakit, Pria 29 Tahun Berupaya Lompat dari Lantai 4 RS di Menteng

Megapolitan
Wacana Wajib Bawa Tes PCR, Penumpang Bus: Jangan Sampai Masyarakat Terbebani

Wacana Wajib Bawa Tes PCR, Penumpang Bus: Jangan Sampai Masyarakat Terbebani

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.