Berbagai Antisipasi Kepolisian Saat Pencoblosan

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya akan menerjunkan 16.222 personel untuk mengamankan pencoblosan di 23.315 tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi Kabupaten.

TPS dikualifikasikan menjadi dua kategori yaitu aman dan rawan. Untuk TPS aman, akan menggunakan pola pengamanan 2-4-8 atau dua polisi dan empat Linmas Perlindungan Masyarakat) untuk amankan delapan TPS.

Sedangkan untuk TPS rawan, baik berada di daerah rawan bencana, berdekatan dengan rumah kandidat pasangan calon, maupun dekat dengan tempat ibadah, nantinya mendapat pengamanan ekstra yaitu 2-4-4. Dua polisi dan empat Linmas untuk amankan empat TPS.

Selain itu, ada polisi yang akan berpatroli mengecek TPS-TPS itu. Simulasi pengamannya telah digelar oleh berbagai satuan. Seperti Polres Metro Jakarta Selatan yang telah memeragakan TPS yang dirusak sejumlah orang hingga perebutan kotak suara saat diantarkan ke Kecamatan.

Terkait inisiatif sejumlah kelompok masyarakat yang ingin bersiaga mengamankan kotak suara, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan mengatakan agar warga tak perlu takut akan kecurangan jelang pencoblosan.

Sebab, mulai dari polisi hingga Panitia Pemilihan Kecaman (PPK) akan menghalau dan mengantisipasi berbagai bentuk kecurangan.

Iriawan mengimbau agar kelompok-kelompok itu tak berlebihan mengawasi TPS sebab berpotensi menimbulkan masalah baru seperti tekanan terhadap pemilih.

"TPS itu sudah ada petugasnya, ada Linmas di sana, ada saksi, ada polisi, ada Babinsa di sana untuk apa diawasi lagi, udah mereka memberikan hak suaranya dan tidak boleh kelompok itu menekan orang perorangan atau membeli salah satu paslon tertentu, itu tidak jujur kan adil dan bersih," kata Iriawan di Mapolda Metro Jaya (10/2/2017). (Baca: Sumarsono: Tak Boleh Itu Massa Aksi Menunggu di TPS dan Beri Tekanan)

Imbauan Iriawan ini mendapat protes dari salah satu calon gubernur, Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut Agus, pengawasan terhadap TPS seharusnya bisa dilakukan oleh seluruh warga masyarakat.

"Saya pikir tidak masuk akal lah. Aneh sekali. Komentar yang menurut saya menggelikan. Menurut saya seharusnya seluruh warga Jakarta terlibat dalam proses ini. Ingat ini adalah pesta demokrasi," kata Agus saat ditemui di kawasan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).