Pemilih Terpaksa Golput Tuntut Jaminan

Dari empat kategori itu, yang sementara patut diduga sebagai pelanggaran adalah dua kategori pertama. Empat kategori itu terjadi merata di seluruh wilayah DKI Jakarta.

"Kecuali di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu," kata M Jufri.

 Namun, ia tidak bisa menyebutkan persentasenya.

Penggunaan formulir C6 milik orang lain dilakukan pelaku di TPS 46, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelanggaran yang sama dilakukan dua orang di TPS 01, Kelurahan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Untuk yang terakhir (kasus di Kemayoran) dilakukan pasangan suami istri," kata Jufri.

Kasus itu saat ini didorong ke ranah hukum dengan penanganan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari pihak kepolisian dan kejaksaan, selain Bawaslu. Pelaku telah ditangkap dan mengakui perbuatannya.

Untuk dugaan penggunaan formulir C6 palsu, kasus itu masih dalam proses. Namun, kata Jufri, penggunaan formulir C6 palsu itu diketahui terjadi di TPS 26, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur.

Terkait kekurangan surat suara DPTb, kata Jufri, relatif banyak terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di apartemen atau rumah susun, seperti di kawasan Kalibata dan Cengkareng. Akibatnya, pemilik hak suara terhambat menunaikan hak mereka.

Hingga kemarin, Polda Metro Jaya baru menerima satu laporan terkait Pilkada DKI Jakarta. Laporan itu adalah keributan di TPS 18, Petojo Utara, Jakarta Pusat.

"Korban ataupun pelapor saling melapor karena saling pukul," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono.

Data partisipasi

Terkait partisipasi pemilih, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Darwis M Adji, berdasarkan pemantauan dan pengawalan kesbangpol, tingkat partisipasi warga DKI Jakarta mencapai 78,1 persen. Pilkada 2012, tingkat partisipasinya hanya 68 persen.

Beberapa faktor yang membuat partisipasi tinggi yaitu warga di permukiman mewah yang selama ini enggan sekarang turut memilih. Warga DKI di luar negeri pun tak sedikit yang pulang untuk memilih.

Mereka rata-rata memilih dengan KTP-el dan kartu keluarga. Mereka juga terpantau banyak memilih pada satu jam terakhir.

Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga calon petahana Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partisipasi masyarakat DKI yang tinggi itu patut diikuti penyelenggaraan pilkada yang lebih baik. KPU dan Bawaslu diharapkan mengevaluasi banyaknya pelanggaran, seperti surat suara habis dan jam memilih yang kaku.