Infrastruktur Kota Depok yang Belum Memadai

Kota Depok di usianya yang hampir ke-18 tahun masih terus mengatasi ketertinggalan infrastruktur. Laju pembangunan infrastruktur belum sebanding dengan laju pertumbuhan kota yang kian pesat. Pembangunan infrastruktur mendasar, seperti jalan, terus menghadapi kendala.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Manto, Jumat (17/2), dalam temu media memperingati satu tahun pemerintahan Wali Kota Idris Abdul Shomad dan Wakil Wali Kota Pradi Supriatna, mengakui, Depok pada awalnya tidak didesain menjadi kota. Hal ini tampak dari ruas-ruas jalan yang ada di Depok yang rata-rata hanya terdiri atas dua jalur.

"Persoalan yang dihadapi Depok sama seperti kota lain, yaitu kemacetan. Dengan pertambahan penduduk yang kian pesat, pertumbuhan pun tidak terkendali. Warga mendirikan bangunan sangat rapat dengan jalan, jalan inspeksi kini menjadi jalan umum, dan di sekitarnya dipadati bangunan, padahal seharusnya tidak boleh," kata Manto.

Manto mengatakan, karena itu, Pemerintah Kota Depok saat ini selalu menghadapi kesulitan membangun jalan. Permasalahan utamanya adalah warga yang tak mau melepaskan lahan mereka walau pemkot telah mengalokasikan anggaran.

"Kini, kalau warga meminta harga tanahnya sampai Rp 40 juta per meter persegi, itu bagaimana? Akhirnya waktu habis untuk tawar-menawar, terjadi silpa," ujar Manto.

Saat ini, Pemkot Depok fokus membangun jalan lingkungan dan drainase yang kondisinya 78 persen cukup baik. Jalan-jalan utama yang kerap macet, seperti Jalan Raya Sawangan, belum dapat dilebarkan.

"Akhirnya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemacetan saat ini adalah melebarkan simpang- simpang jalan yang selama ini macet. Minimal itu," katanya.

Idris mengatakan, selain kebutuhan jalan, persoalan lain yang menjadi prioritas adalah persoalan pengelolaan sampah. Saat ini, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung sudah melebihi kapasitasnya. Sampah harus dikelola guna mengurangi volume yang dibuang ke TPA.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohammad Thamrin mengatakan, Depok akan terus membangun gedung sekolah yang selama ini masih kurang. Siswa di beberapa SD dan SMP harus belajar dengan menumpang di sekolah lain.

"Tahun ini, kami menganggarkan pembangunan untuk gedung SMPN 25 dan SMPN 26 dari total kebutuhan enam SMP. Untuk SMA, karena kewenangannya di tingkat provinsi, kami terus mendorong pemerintah provinsi. Seperti pembangunan gedung SMAN 14 yang sudah kami lakukan pembebasan lahannya," katanya. (UTI)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Februari 2017, di halaman 25 dengan judul "Infrastruktur Kota Depok yang Belum Memadai".