Ahok Belum Tiba, PNS DKI Sudah Layani Aduan Warga di Balai Kota

Kompas.com - 22/02/2017, 09:48 WIB
Aduan warga dengan pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta, di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/2/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaAduan warga dengan pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta, di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/2/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada hal yang berbeda dengan suasana di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/2/2017) pagi ini. Aduan warga yang biasanya hanya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kini mulai dilayani oleh PNS DKI.

Sebelum-sebelumnya, warga yang mengadu biasa menunggu hingga Ahok, sapaan Basuki, hadir di Balai Kota. Setelah Ahok tiba, baru mereka mengeluarkan keluh kesah mereka, sekalian meminta berfoto.

Biasanya, Ahok hanya didampingi oleh dua staf pribadinya, yakni Natanael dan Kamilus. Selain itu, ada tiga pegawai dari Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) yang selalu mendampingi Ahok melayani warga, yakni Maruhal, Puspla, dan Nurul.

Hari ini, saat Ahok belum datang, sejumlah PNS DKI terlihat berkomunikasi dengan warga. Ada yang mencatat, mendengar, dan mengobrol. Ada pula pegawai yang terlihat menelepon instansi lainnya atau pejabat di atasnya untuk menindaklanjuti aduan warga.


Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta Muhammad Mawardi menjelaskan, turunnya para PNS DKI untuk melayani aduan warga merupakan instruksi Ahok.

Saat memimpin Rapat Pimpinan pada Senin (20/2/2017) lalu, Ahok meminta para pegawai dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI untuk mendampinginya menerima pengaduan warga.

"Gubernur menginginkan beberapa SKPD posting di Balai Kota saat Gubernur menerima aduan masyarakat," kata Mawardi, kepada wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu pagi.

Adapun beberapa SKPD DKI yang ditempatkan untuk mendampingi Ahok adalah pegawai dari Biro Hukum, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM dan PTSP), serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.

"Ini langkah yang diinginkan Gubernur bagaimana warga merasa dilayani dengan baik dan cepat," kata Mawardi.

Menurut Mawardi, Ahok menginginkan aduan warga cepat ditindaklanjuti SKPD terkait. Selain itu, tiga SKPD tersebut merupakan SKPD yang paling sering diadukan permasalahannya kepada Ahok di Balai Kota DKI Jakarta. Mulai dari permasalahan sengketa tanah, perizinan, sosial seperti Kartu Jakarta Pintar, dan lain-lain.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Megapolitan
Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Megapolitan
Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Megapolitan
Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Megapolitan
Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Megapolitan
Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Megapolitan
BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

Megapolitan
Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Megapolitan
Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Megapolitan
Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Megapolitan
50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

Megapolitan
Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Megapolitan
Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X