Ahok Belum Tiba, PNS DKI Sudah Layani Aduan Warga di Balai Kota

Kompas.com - 22/02/2017, 09:48 WIB
Aduan warga dengan pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta, di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/2/2017). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaAduan warga dengan pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta, di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/2/2017).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada hal yang berbeda dengan suasana di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/2/2017) pagi ini. Aduan warga yang biasanya hanya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kini mulai dilayani oleh PNS DKI.

Sebelum-sebelumnya, warga yang mengadu biasa menunggu hingga Ahok, sapaan Basuki, hadir di Balai Kota. Setelah Ahok tiba, baru mereka mengeluarkan keluh kesah mereka, sekalian meminta berfoto.

Biasanya, Ahok hanya didampingi oleh dua staf pribadinya, yakni Natanael dan Kamilus. Selain itu, ada tiga pegawai dari Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH KLN) yang selalu mendampingi Ahok melayani warga, yakni Maruhal, Puspla, dan Nurul.

Hari ini, saat Ahok belum datang, sejumlah PNS DKI terlihat berkomunikasi dengan warga. Ada yang mencatat, mendengar, dan mengobrol. Ada pula pegawai yang terlihat menelepon instansi lainnya atau pejabat di atasnya untuk menindaklanjuti aduan warga.

Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta Muhammad Mawardi menjelaskan, turunnya para PNS DKI untuk melayani aduan warga merupakan instruksi Ahok.

Saat memimpin Rapat Pimpinan pada Senin (20/2/2017) lalu, Ahok meminta para pegawai dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI untuk mendampinginya menerima pengaduan warga.

"Gubernur menginginkan beberapa SKPD posting di Balai Kota saat Gubernur menerima aduan masyarakat," kata Mawardi, kepada wartawan, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu pagi.

Adapun beberapa SKPD DKI yang ditempatkan untuk mendampingi Ahok adalah pegawai dari Biro Hukum, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM dan PTSP), serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.

"Ini langkah yang diinginkan Gubernur bagaimana warga merasa dilayani dengan baik dan cepat," kata Mawardi.

Menurut Mawardi, Ahok menginginkan aduan warga cepat ditindaklanjuti SKPD terkait. Selain itu, tiga SKPD tersebut merupakan SKPD yang paling sering diadukan permasalahannya kepada Ahok di Balai Kota DKI Jakarta. Mulai dari permasalahan sengketa tanah, perizinan, sosial seperti Kartu Jakarta Pintar, dan lain-lain.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X