Pembahasan dalam Debat Pilkada DKI yang Menarik Perhatian Kaum Disabilitas

Revisi tersebut terkait adanya perubahan undang-undang tentang disabilitas. "Kan sudah keluar UU yang baru tahun 2016 tentang disabilitas, nah (revisi perda) ini turunannya," ujar Djarot.

Undang-undang yang dimaksud Djarot adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pemprov DKI sebelumnya sudah memiliki perda tentang perlindungan disabilitas, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2011.

Djarot mengatakan, revisi perda itu akan mempertegas hak-hak penyandang disabilitas.

"Misalkan satu perusahaan harus mengalokasikan paling tidak 2 persen dari tenaga kerjanya untuk kaum disabilitas, sesuai dengan kebutuhannya, termasuk PNS juga punya kewajiban untuk merekrut mereka," ujar Djarot.

(Baca juga: Djarot Ingin Agar PT KCJ Berikan Tiket Gratis untuk Penyandang Disabilitas)

Djarot ingin Pemprov DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan undang-undang tersebut.

"Makanya kita sampaikan Jakarta akan kita dorong menjadi provinsi pertama sebagai pilot project yang mengaplikasikan UU tentang disabilitas, maka perlu ada payung hukum, yaitu raperdanya," ujar Djarot.