Wasekjen DPP PKB Sebut Aksi Boikot di DPRD Merupakan Kebijakan DPW

Kompas.com - 02/03/2017, 13:31 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mendatangi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis(2/3/2017). Kompas.com/David Oliver PurbaWakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mendatangi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis(2/3/2017).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan, boikot yang dilakukan Fraksi PKB di DPRD DKI Jakarta terhadap rapat dengan Pemprov DKI merupakan keputusan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta.

Daniel menjelaskan, apa yang dilakukan DPW PKB merupakan respon kebijakan hasil diskusi dengan struktur partai. Daniel menghargai keputusan yang diambil.

"Itu kami hargai karena itu kebijakan DPW yang merespons masukan dari struktur. Tapi ini belum final (akan terus melakukan boikot)," ujar Daniel usai menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2017).

Daniel menjelaskan, aksi boikot yang dilakukan Fraksi PKB di DPRD DKI tak akan berlangsung lama. Mengingat ada rencana dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakartaa untuk menetapkan adanya kampanye untuk Pilkada DKI putara kedua.

Secara otomatis Ahok yang juga merupakan calon gubernur DKI Jakarta akan melakukan cuti kampanye.

"Sejauh ini tetap berlangsung. Tapi saya rasa KPU akan kampanye akan cuti dong, otomatis akan selesain (akan cuti kampanye)," ujar Daniel.

Sejak pertengah Februari lalu, sejumlah fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta melakukan aksi boikot terhadap rapat dengan Pemprov DKI Jakarta. (Baca: Aksi Boikot DPRD DKI dan Memori Hak Angket terhadap Ahok)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aksi boikot itu dengan menolak melakukan rapat dengan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI. Ada empat fraksi yang melakukan boikot, yaitu PPP, PKB, PKS dan Gerindra.

Merek menuntut kejelasan status Ahok sebagau Gubernur DKI Jakarta. Adapun Ahok juga kini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama. Namun, Ahok menanggapi santai boikot tersebut. Hingga kini boikot masih berlangsung.

Kompas TV DPRD DKI juga mempermasalahkan aktifnya Basuki Tjahaya Purnama sebagai Gubernur Jakarta. Sebanyak empat fraksi sepakat untuk tidak mengikuti rapat dalam pembahasan program kerja bermasa Pemprov Jakarta.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

3 Gerbong KRL Rusak Usai Anjlok di Ciputat

Megapolitan
Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Kadishub Akui Ganjil Genap Margonda Depok Bikin Sejumlah Jalan Lain Macet

Megapolitan
Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Uji Coba Ganjil Genap di Margonda Depok Akan Diberlakukan Lagi 11-12 Desember

Megapolitan
Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Imbas KRL Anjlok di Ciputat, Rute Tanah Abang-Rangkas Bitung Terganggu Selama 6 Jam

Megapolitan
Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Pemprov DKI Tegur Kontraktor yang Bangun Sumur Resapan di Jalan Lebak Bulus III

Megapolitan
Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Selidiki Penyebab KRL Anjlok di Ciputat, KAI Cek Semua Sarana Prasarana

Megapolitan
Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Dinas SDA DKI: Pembangunan Sumur Resapan Telah Dievaluasi agar Berfungsi Optimal

Megapolitan
Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Wakil Camat Mampang: Sumur Resapan Telah Teruji Kurangi Genangan atau Banjir

Megapolitan
16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

16.035 Sumur Resapan Sudah Dibangun di Jakarta, Targetnya 1.150.242

Megapolitan
Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Perintah Anies: Sumur Resapan Harus Berfungsi Optimal dan Jangan Membahayakan!

Megapolitan
KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

Megapolitan
Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Megapolitan
DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

Megapolitan
Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Megapolitan
KRL Anjlok Dievakuasi, Pengendara Sudah Dapat Lewati Pelintasan Sebidang di Ciputat

KRL Anjlok Dievakuasi, Pengendara Sudah Dapat Lewati Pelintasan Sebidang di Ciputat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.