PTUN Menangkan Nelayan atas Gugatan Reklamasi Pulau F

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan mengabulkan gugatan nelayan atas reklamasi Pulau F yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Majelis hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatan para penggugat.

"Dua, menyatakan batal keputusan Gubernur DKI nomor 2268 Tahun 2015 tentang pemberian izin reklamasi pulau F kepada PT Jakarta Propertindo tertanggal 22 Oktober 2015," kata Ketua Majelis Hakim Baiq Juliani di PTUN Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (16/3/2017) malam.

(Baca juga: Kalah di PTUN Terkait Reklamasi Pulau K, Ancol Pertimbangkan Banding)

Dalam kasus ini, pihak yang digugat adalah Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro selaku tergugat intervensi.

Setelah mendengarkan keterangan para pihak yang dihadirkan selama persidangan, hakim menilai dan berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa, yakni SK Gubernur DKI Nomor 2268 Tahun 2015 tentang pemberian izin reklamasi tersebut, tidak berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Pengadilan, menurut majelis hakim, berkesimpulan bahwa para penggugat sangat dirugikan dengan obyek sengketa.

Selain itu, bila SK pemberian izin reklamasi Pulau F tersebut tetap dilaksanakan, hakim menilai kerugian yang dialami nelayan selaku penggugat akan lebih besar.

"Berupa semakin besar kerusakan sumber daya perairan yang akan terjadi dari akibat kegiatan reklamasi dibandingkan dengan unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari obyek sengketa dalam perkara ini," ujar Baiq.

(Baca juga: Kabulkan Gugatan Nelayan, PTUN Batalkan SK Reklamasi Pulau K)

Hakim juga mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau F kepada Jakpro.

Hakim memerintahkan untuk tidak ada kegiatan apa pun di proyek reklamasi Pulau F sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.

"Menghukum tergugat dan tergugat 2 intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 474.500," ujar hakim Baiq.