Saat Anies-Sandi Mulai Perhatikan Investor Proyek Reklamasi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Reklamasi Teluk Jakarta merupakan salah satu isu yang hangat dibahas. Apalagi, pada masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Masing-masing pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta memiliki pandangan sendiri soal proyek reklamasi tersebut.

Dua paslon yang sedang bertanding, yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, memiliki sikap yang berbeda terkait proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Adapun Ahok-Djarot selaku pasangan calon petahana, konsisten untuk melanjutkan reklamasi.

Mereka menilai bahwa reklamasi perlu dilakukan untuk beragam kepentingan, salah satunya potensi pembukaan 1 juta lapangan kerja.

(Baca juga: Ahok: Anies-Sandi Menghina Pak Harto yang Buat Reklamasi)

Berbeda dengan Ahok-Djarot, paslon nomor tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, menilai bahwa reklamasi perlu dihentikan.

Sebab, Anies-Sandi melihat sejumlah persoalan, mulai dari pelanggaran aturan, proses tidak transparan, hingga kerugian bagi nelayan yang mungkin timbul karena proyek reklamasi.

Janji hentikan reklamasi

Menghentikan rekalamasi ini juga masuk dalam 23 janji kerja Anies-Sandi.

Terkait pembahasan mengenai reklamasi, Anies-Sandi berbicara dengan sejumlah pihak, termasuk nelayan dan perwakilan lembaga advokasi lingkungan hidup.

Dalam pertemuannya dengan nelayan, Sandiaga berjanji untuk menghentikan reklamasi. Atas sikapnya itu, Sandiaga mengaku tidak takut dianggap melawan hukum.

"Untuk reklamasi, kami sudah keluarkan (pernyataan), bahwa kami akan menghentikan reklamasi," ujar Sandiaga saat mendatangi warga Kampung Nelayan di Jakarta Utara, Jumat (18/11/2016).

Kemudian, dalam pertemuan dengan lembaga advokasi lingkungan hidup, Greenpeace, Anies mengutarakan hal serupa.

Dia memastikan akan menghentikan reklamasi bila terpilih memimpin Jakarta periode 2017-2022.

"Untuk reklamasi, posisi kami jelas. Kami tidak setuju dan akan menghentikannya. Kami punya rencana berbeda dari apa yang dijalankan Pemprov DKI sekarang," ujar Anies saat bertandang ke Greenpeace, di Jakarta, Jumat (16/2/2016).

Dalam kesempatan itu, Anies-Sandi belum membeberkan secara gamblang nasib beberapa pulau yang sudah terbangun.

Sikap Anies soal pulau yang sudah terbangun ini mulai terlihat beberapa jelang pencoblosan. Saat itu, Anies mengikuti parade nelayan di Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (8/2/2017).

Tolak reklamasi untuk komersial

Usai parade, Anies mengatakan bahwa ia menolak reklamasi Teluk Jakarta untuk penggunaan komersial.

Menurut Anies, lahan reklamasi saat ini akan dialihfungsikan untuk kepentingan publik bila dia terpilih sebagai gubernur.

"Lahan yang sudah terpakai jangan untuk kegiatan komersial, gunakan untuk kepentingan publik, bukan (hanya) dinikmati sebagian warga Jakarta. Dengan begitu, nelayan mendapat manfaat," kata Anies.

(Baca juga: Anies Kritik Ahok soal Reklamasi, Djarot Tersenyum dan Bilang "Tunggu Proses Pengadilan)

Anies tak menjelaskan secara rinci bentuk kepentingan dan fasilitas publik yang akan dihadirkan di pulau reklamasi.

Namun, Anies menjelaskan bahwa daratan yang sudah terbangun saat ini adalah milik negara atau pemerintah.

Dengan demikian, pemanfaatan atas lahan reklamasi disebut bisa dialihkan untuk kepentingan publik.

Saat ditanya lebih jauh mengenai risiko digugat oleh pengembang atas ide tersebut, dia menjawab bahwa perlu ada pemeriksaan sikap kepatutan pengembang mengikuti aturan soal reklamasi, mulai dari izin mendirikan bangunan (IMB) hingga analisis masalah dampak lingkungan (amdal).

Setelah putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017 selesai, isu reklamasi masih tetap hangat dibicarakan pada putaran kedua.

Pekan lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memenangkan gugatan nelayan terkait pembatalan izin reklamasi Pulai K, F dan I.

(Baca juga: PTUN Kabulkan Gugatan Nelayan soal Reklamasi, Ini Kata Menteri LHK)

Pembatalan itu pun direspons oleh Ahok yang mengatakan bahwa Anies-Sandi menghina Presiden ke-2 RI, Soeharto, lantaran menolak reklamasi.

Sebab, menurut Ahok, Soeharto merupakan penggagas reklamai Teluk Jakarta lewat Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.

Ahok juga mengatakan bahwa salah satu anak Soeharto, yang memiliki perusahaan PT Mandala Krida Yudha, menjadi salah satu pengembang reklamasi.

Anies pun menanggapi santai dan memastikan bahwa bila dia terpilih, ia akan patuh terhadap putusan PTUN.

Tak lama setelah polemik itu, Sandiaga bertandang ke Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Minggu (19/3/2017).

Tak mau rugikan pengembang

Dalam kunjungan itu, Sandiaga bertemu dengan warga PIK yang juga berinvestasi di pulau reklamasi. Mereka sudah membeli sejumlah bangunan untuk investasi di sana.

Kesempatan bertemu dengan Sandiaga pun dimanfaatkan untuk bertanya kepada Sandiaga soal sikap Anies-Sandi terkait reklamasi bila terpilih nanti.

Sebab, selama ini mereka khawatir lantaran Anies-Sandi kerap menyuarakan penghentian proyek reklamasi.

(Baca juga: Cerita Sandiaga Ketika Bahas Reklamasi dengan Menteri Susi )

Sandiaga mengatakan bahwa posisi politik Anies-Sandiaga berada pada penilaian bahwa reklamasi saat ini tertutup dan tidak berkeadilan.

Sandiaga mengatakan, reklamasi bukan salah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kesalahan ini berdampak pada pengembang dan warga yang sudah berinvestasi di pulau reklamasi.

Pengusaha itu mengatakan bahwa selama ini, baik investor atau pengembang, merasa aturan reklamasi sudah benar. Namun, pada kenyataannya, aturan itu dibatalkan PTUN.

Oleh karena itu, Sandiaga mengatakan bahwa ia dan Anies Baswedan berpandangan, bila reklamasi diteruskan, akan menambah ketidakpastian.

Sandiaga pun mengatakan, ia akan mencari solusi untuk pulau yang sudah terbangun.

"Nah ada metodenya, kemarin sudah bicara ahli hukum dan ada tim transisi yang ditunjuk. Pokoknya yang sudah beli enggak boleh rugi, kan pedagang harus cuan (untung), kalau enggak cuan kan repot. Kalau sudah inves enggak mau rugi, kalau status quo, kan mati," ujar Sandiaga.

(Baca juga: Investor Minta Sandiaga Tak Politisasi Reklamasi Teluk Jakarta)

Ia juga mengaku akan bersama-sama dengan pemangku kepentingan, seperti pembeli, pengembang, dan pemerintah untuk duduk bersama mencari solusi.

Dia berprinsip bahwa baik pedagang, pengembang, maupun pemerintah, tak boleh rugi.