Mendagri: Pemprov DKI Sudah Terbuka Sekali

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan sistem keterbukaan dalam tata kelola pemerintahannya.

Tjahjo mengatakan, adapun program keterbukaan Pemprov DKI seperti e-planning serta sejumlah sistem yang berbasis elektornik bahkan menjadi acuan daerah lain untuk melakukan hal yang sama.

Keterbukaan tata kelola, lanjut Tjahjo juga terjadi saat penyusunan perencanaan pembangunan yang saat ini sedang dibahas di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta.

"Terbuka sekali dan juga sudah menggunakan sistem elektronik semuanya, termasuk e-planinig. Perencanaan program pembangunan yang terencana di DKI ini akan menjadi contoh dan baromoter Indonesia," ujar Tjahjo usai membuka Musrenbang Pemprov DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).

Baca: Pemprov DKI Bantah Pernyataan Anies soal Open Governance

Tjahjo menambahkan, adapun usulan dalam Muserenbang harus mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunannya. Ini agar pembangunan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat menengah ke atas, tapi juga sampai ke masyarakat kalangan bawah.

"Banyak program-program strategis pusat yang ada di Jakarta. Makanya kalau detail tidak hanya kelompok menengah ke atas saja yang diperhatikan, termasuk UKM, pasar tradisional," ujar Tjahjo.

"Harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Jakarta," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, pernyataan terlontar dari calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Pemprov DKI Jakarta yang menyebut Pemprov DKI masih belum menerapkan open governance (tata kelola pemerintahan yang terbuka).

Baca: Ingin Terapkan Open Government, Ini Penjelasan Anies

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menilai, Jakarta selama ini hanya menerapkan sistem good governance (tata kelola yang baik) yang dia sebut sebagai pendekatan lama.

Menurut Anies, Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat belum memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Jakarta.

Pernyataan Anies sempat dibantah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang menyebut bahwa Pemprov DKI sangat terbuka terkait data hingga masukan dari warga.