Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Peningkatan IPM Jakarta Lambat

Kompas.com - 08/04/2017, 10:12 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai wajar jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta tertinggi se-Indonesia.

Anies menjelaskan, sebagai Ibu Kota negara, sudah sewajarnya skor IPM DKI lebih tinggi ketimbang provinsi lain.

Harusnya, lanjut Anies, yang dilihat bukan angka absolut, melainkan peningkatan IPM per tahunnya.

"Intinya adalah tantangan meningkatkan IPM, enggak boleh bangga karena paling tinggi. Karena di Jakarta pusat segalanya. Di banyak negara, yang namanya Ibu Kota paling tinggi itu normal," ujar Anies di Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017).

(Baca: Dengan OK Otrip, Sandiaga Yakin IPM Jakarta Bisa Lebih Baik)

Anies menjelaskan, dari data yang dia miliki, peningkatan IPM Jakarta selama pemerintahan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat terbilang sangat rendah dibanding provinsi lain.

Anies menyebut, dari data itu, perubahan IPM DKI selama dua tahun belakangan berada di urutan ke-8 terbawah.

"Pertanyaanya apakah selama dua tahun terakhir IPM-nya mengalami peningkatan? Datanya menunjukkan peningkatan kita (Pemprov DKI) paling rendah meskipun meningkat," ujar Anies.

"Jakarta peningkatannya lebih rendah. Saya rasa kalau tidak salah nomor delapan dari bawah perubahannya. Padahal yang dibutuhkan perubahan," ujar Anies.

Dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2016 yang disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta, skor IPM Provinsi Jakarta pada tahun 2016 adalah 78,99.

Mengutip situs resmi Badan Pusat Statistik pada Rabu (18/1/2017), IPM saat pemerintahan Joko Widodo pada 2014 sebesar 78,39.

(Baca: Serahkan Laporan Pertanggungjawaban, Sumarsono Sebut IPM Jakarta Tertinggi)

 

Besar IPM secara nasional pada tahun 2014 adalah 68,90. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melanjutkan pemerintahan Jokowi setelah itu.

Data terakhir IPM berdasarkan situs BPS saat itu baru sampai tahun 2015. Pada era Ahok, besar IPM adalah 78,99. Besar IPM secara nasional pada tahun 2015 adalah 69,55.

Kompas TV Anies akan Mengkaji Fasilitas untuk Warga Lansia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Bursa Pilkada DKI 2024, Golkar: Ridwan Kamil Sudah Diplot buat Jabar

Megapolitan
Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Prioritaskan Kader Internal, Golkar Belum Jaring Nama-nama untuk Cagub DKI

Megapolitan
Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Korban Kebakaran di Depok Ditemukan Terkapar di Atas Meja Kompor

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Diduga akibat Kebocoran Selang Tabung Elpiji

Megapolitan
Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Polisi Temukan Orangtua Mayat Bayi yang Terbungkus Plastik di Tanah Abang

Megapolitan
PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

PJLP Temukan Mayat Bayi Terbungkus Plastik Saat Bersihkan Sampah di KBB Tanah Abang

Megapolitan
Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Terdengar Ledakan Saat Agen Gas dan Air di Cinere Kebakaran

Megapolitan
Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Perbaikan Pintu Bendung Katulampa yang Jebol Diperkirakan Selesai Satu Pekan

Megapolitan
Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Dituduh Punya Senjata Api Ilegal, Warga Sumut Melapor ke Komnas HAM

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Pemprov DKI Bakal Gratiskan Biaya Ubah Domisili Kendaraan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan 'Open BO'

Amarah Pembunuh Wanita di Pulau Pari, Cekik Korban hingga Tewas karena Kesal Diminta Biaya Tambahan "Open BO"

Megapolitan
Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Akses Jalan Jembatan Bendung Katulampa Akan Ditutup Selama Perbaikan

Megapolitan
Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Tidak Kunjung Laku, Rubicon Mario Dandy Bakal Dilelang Ulang dengan Harga Lebih Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Pemprov DKI Disarankan Gunakan Wisma Atlet buat Tampung Warga Eks Kampung Bayam

Megapolitan
Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Terlibat Tawuran, Dua Pelajar Dibacok di Jalan Raya Ancol Baru

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com