Benarkah Pilkada DKI Berdampak pada Persoalan Kebinekaan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Pilkada DKI Jakarta sebetulnya tak berdampak pada persoalan kebinekaan. 

Zuhro menanggapi pernyataan tim sukses Ahok-Djarot dan Anies-Sandi yang menyebut isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kerap digunakan untuk menyerang masing-masing pasangan calon.

Zuhro menyebut justru selama ini publik terseret dalam isu yang sebenarnya tak seharusnya dipermasalahkan.

"Yang kita butuhkan DKI pemerintahnya nanti mampu menyempitkan kesenjangan. Bukan NKRI, bineka, Pancasila, enggak ada yang salah dengan itu, yang salah ini orangnya ini lho," kata Siti di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/4/2017).

(Baca: Anies: Berhentilah Memfitnah Pakai Isu SARA)

Zuhro mengatakan masalah sebenarnya adalah orang yang mempermasalahkan dan mengungkit-ngukit kebinekaan.

Menurut dia, tak seharusnya perbedaan dipersoalkan. Sebab, perbedaan adalah kondisi yang sudah ada sebelumnya dan tak bisa dihindari.

Untuk selanjutnya, Zuhro berharap akademisi dan tokoh lebih matang dalam berdiskusi dan berdemokrasi.

Sebelumnya, tim Ahok-Djarot menyebut kerawanan persatuan terindikasi dari spanduk-spanduk penolakan terhadap Ahok yang intimidatif.

Sedangkan tim Anies-Sandi mengeluhkan fitnah bahwa spanduk tersebut berasal dari tim mereka.

Tim Anies-Sandi juga terseret isu Jakarta akan bersyariah di bawah Anies-Sandi.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan pihaknya menemukan tindakan kontraproduktif dalam Pilkada yang berkaitan dengan provokasi yakni spanduk dan penghadangan kampanye.

(Baca: Djarot Bilang Mereka Dihambat Isu SARA di Putaran Pertama Pilkada DKI)

Bawaslu bersama Pemprov DKI dan kepolisian sudah menurunkan ribuan spanduk intimidasi dan bernada SARA.

"Kasus penghadangan kampanye kan masuk ke polisi dan sampai vonis jujur itu menimbulakn efek jera dan tidak ada lagi penghadangan kampanye," kata Mimah.